Banyak Temuan BPK, Ketua DPRD Purwakarta Ancam Lapor TAPD ke APH

PURWAKARTA- Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi sangat jengkel usai membaca Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Tahun Anggaran 2021 (TA 2021) yang isinya memuat temuan darimulai ketidaksesuaian kode rekening pembayaran belanjan pemda hingga adanya temua kelebihan bayar. Ketua DPRD Purwakarta yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran itu dikarenakan pemaparan dan jawaban Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha atas pertanyaan yang disampaikan para anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran soal perbedaan hasil temuan lapangan dari pemeriksaan BPK dengan laporan yang disampaikan setiap Perangkat Daerah. “Kalau mengkaji dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2021 (TA 2021), hasil audit BPK ada temuan yang sangat luar biasa, sampai kita kaget,â€ujar Sanusi. Sanusi mengeritisi sikap TAPD yang dikomandoi Norman Nugraha yang mengklaim petugas BPK tidak meyakini hasil temuan timnya sendiri. “BPK itu mengadakan pemeriksaan dan penelitian mereka itu sudah dibekali petugas dari berbagai disipilin ilmu. Dari statemen pak Norman bahwa BPK itu tidak meyakini, kalau memang tidak meyakini bahwa tim audit dari BPK ya sudah sebaiknya jangan dilaksanakan. biarkan saja tidak usah ada pembayaran-pembayaran kelebihan, ditarik kembali saja,â€ kata Sanusi. Sanusi juga mengancam dalm waktu dekat bakal berkoordinasi dengan BPK untuk mempertanyakan klaim Norman ihwal BPK tidak meyakini hasil temuan timnya sendiri terkait audit beberapa kegiatan pembanguanan di Purwakarta. Bahkan, jika perlu, kata Sanusi Pemkab Purwakarta bisa meminta bantuan ke Aparat Penegak Hukum ( APH) untuk mengusutnya jika memang temuan dari BPD dirasa tidak meyakinkan. “Terus tadi apa yang disampaikan oleh pak Norman untuk uji materil ada indikasi bahwa ini tidak meyakinkan. Kalau memang BPK tidak meyakinkan daripada kerja timnya, kita bisa meminta bantuan APH untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini,â€ katanya. Sanusi blak-blakan mengatakan sejumlah temuan yang angkanya fantastis hasil LHP BPK yakni di Dinas Pendidikan. Tak main-main, jumlahnya mencapai Rp 1 miliar. “Seperti pada rapat sebelumnya dengan Dinas Pendidikan ada temuan kelebihan bayar Rp. 1,1 miliar. Begitu ada hasil temuan langsung dikembalikan. Kok begitu mudahnya mengembalikan uang Rp. 11 miliar. Semestinya uang sebesar itu bisa dinikmati oleh masyarakat untuk meningkatkan mencerdaskan anak bangsa,â€ katanya. “Ini ada pekerjaan tidak dilaksanakan dan menyebutkan bahwa BPK juga tidak meyakini kalau begitu kita uji materi saja. Mungkin jalan satu-satunya itu melibatkan APH. Mungkin itu saja dan dari saya ada tiga point tadi akan saya tindak lanjuti bersama Banggar mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan BPK Jabar, kita akan minta pendampingan untuk menentukan dan meyakinkan uji materil kepada anggota,â€pungkas dia. (san/mhs)