Sejarah Baru! PDIP Menang di Bekasi, Siapkan Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Untuk pertama kalinya, PDI Perjuangan berhasil menempatkan kadernya di kursi Bupati Bekasi. Kemenangan Ade Kuswara Kunang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi menjadi catatan bersejarah bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.

Momentum ini dirayakan dengan tasyakuran yang digelar relawan 'Nyumarno Kerja' bersama jajaran PAC dan Pengurus Ranting PDI Perjuangan dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bekasi yang berlangsung belum lama ini.

“Setelah sekian lama, akhirnya PDI Perjuangan memiliki Bupati Bekasi. Ini kemenangan yang patut disyukuri,” ujar Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan kepada Cikarang Ekspres.

Meskipun belum resmi dilantik, Nyumarno menegaskan, Bupati Bekasi terpilih, Ade Kuswara Kunang sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mewujudkan janji kampanyenya. 

BACA JUGA:Pagar Laut di Bekasi Muncul Lagi, Nasib Nelayan Kian Terpuruk

BACA JUGA:Mantan Kades Serang Masih Boleh Nyalon di Pilkades PAW

Salah satu program unggulannya adalah Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Data Presisi, yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akurat dan transparan.

Program ini akan melibatkan pengumpulan data dari tingkat RT dan RW, mencakup kepemilikan BPJS Kesehatan warga, kondisi sosial ekonomi, hingga validasi penerima bantuan. 

Data presisi ini diharapkan dapat menghilangkan ketidaktepatan sasaran dalam berbagai program bantuan sosial.

“Ini bukan sekadar inovasi, tetapi langkah konkret agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” kata Nyumarno.

BACA JUGA:Sosialisasi Perda, Waket DPRD Jabar Berharap Ekraf Beri Kontribusi Signifikan bagi Perekonomian Daerah

BACA JUGA:Cara Mudah Cek Bansos 2025, Cuma Modal HP dan NIK KTP, Bisa Langsung Tahu Cair atau Zonk?

Demi mendukung implementasi program ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi juga mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Data Presisi. 

Raperda ini diharapkan segera dibahas dan disahkan agar kebijakan berbasis data dapat diterapkan secara sistematis di seluruh desa di Kabupaten Bekasi.

Sumber: