2. Dokumen asli SPPT tahun berjalan;
3. Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak lain);
4. Fotocopy bukti kepemilikan/ peralihan hak;
BACA JUGA:Lima ASN Pemkab Bekasi Kena Pecat: Ada yang Sering Bolos Hingga Pelaku Korupsi
BACA JUGA:Nonton Koi Wa Futago De Warikirenai (Love Is Indivisible by Twins) Episode 2 Subtitle Indonesia
5. Surat keterangan ahli waris (apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan permohonan diajukan oleh ahli waris wajib pajak);
6. Surat pernyataan permohonan diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta Camat setempat;
7. Foto Objek Pajak Sawah terbaru diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta Camat setempat.
Selain menggratiskan PBB-P2 Objek Pajak Sawah, Pemerintah Kabupaten Karawang juga memberikan perhatian khusus kepada kegiatan pertanian dengan pemberian bantuan Alat produksi pertanian, asuransi pertanian, subsidi pupuk dan pembangunan infrastruktur pertanian. Hal tersebut sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
BACA JUGA:VinFast Tawarkan Harga Special untuk VF 5 dan VF e34 di Pameran GIIAS 2024, Segini Harganya
"Semoga dengan berlakunya kebijakan ini dapat meningkatkan semangat para petani asli karawang dalam mengolah lahan serta sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Karawang sebagai lumbung padi nasional" pungkas Pj. Sekda.
Dalam kegiatan ini juga disosialisasikan adanya perubahan nomenklatur Pajak Penarangan Jalan (PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik.
Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Pendapatan Daerah Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP., menjelaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Bapenda sendiri, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta (DPKP) dari PLN UP3 Karawang.