“Disdukcapil harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan verifikasi data kepada masyarakat. Jangan sampai kelalaian administrasi ini menyebabkan ribuan warga tidak terlayani,” tegas Ade.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga perlu segera melunasi tunggakan anggaran sekitar Rp80 miliar yang berdampak pada program kesehatan. DPRD berencana mengadakan rapat lanjutan untuk membahas pembiayaan layanan kesehatan secara lebih mendetail.
"Kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan memadai," tutup Ade Sukron. (Iky)