Puluhan Warga Kabupaten Bekasi Menginap Demi Mengaktifkan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Puluhan warga terpaksa menginap di gerbang pintu masuk Lotte Mart, Jalan Gatot Subroto, pada Selasa (08/01) malam demi mendapatkan nomor antrean untuk mengaktifkan kembali Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini terjadi karena kuota di Mall Pelayanan Publik (MPP) hanya dibatasi untuk 50 orang setiap harinya.

Cicin Rahayu, warga Cikarang, mengaku tiba di lokasi sejak pukul 19.00 WIB agar bisa mendapatkan nomor antrean. Cicin, yang rutin melakukan kontrol penyakit gula, terkejut ketika mendapati KIS-nya dinonaktifkan.

"Nomor antrean baru dibagikan besok pagi di dalam. Kalau tadi malam hanya didata. Kalau pulang, nama kami dihapus dari antrean. Makanya, saya terpaksa menginap di sini agar nama saya tidak dicoret," ujar Cicin kepada Cikarang Ekspres. 

Keluhan serupa juga disampaikan Dewi Santri, warga Sukatani. Ia datang pukul 17.00 WIB setelah selama tiga hari berturut-turut kehabisan kuota antrean. Anak Dewi yang sedang sakit tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan karena KIS-nya tidak aktif. Sebagai janda dengan dua anak, ia tidak memiliki biaya untuk berobat.

"Jam 4 subuh kemarin saya sudah datang, tapi tetap tidak dapat kuota. Jadi, saya datang lebih awal hari ini. Anak saya semalam mau berobat, tapi ditolak karena KIS tidak aktif. Saya cuma pedagang kecil. Untuk makan saja sudah pas-pasan, apalagi untuk berobat," keluh Dewi.

Hal serupa dialami Iwan Setiawan, warga DKI Jakarta yang harus datang ke MPP Lotte Mart Cikarang untuk mengurus KIS orang tuanya yang tinggal di Tambun. Ia menyayangkan rumitnya birokrasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi yang menurutnya jauh berbeda dengan Jakarta.

"Saya tiba jam 10 malam dan dapat nomor antrean 35. Saya disuruh dari puskesmas ke sini, tapi ternyata sudah banyak warga yang antre sejak siang bahkan ada yang tiga hari tidak dapat kuota," ungkap Iwan.

Iwan juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait penonaktifan KIS. Akibatnya, orang tua Iwan yang tidak mengetahui kebijakan tersebut harus melalui proses yang rumit untuk reaktivasi kartu. Ia berharap pemerintah dapat mempermudah pelayanan kesehatan dan memberikan sosialisasi yang lebih efektif.

"Seharusnya ada pemberitahuan yang jelas, misalnya melalui RT atau desa. Jadi, masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan tidak perlu begadang seperti ini," tambah Iwan.

DPRD Kabupaten Bekasi Desak Pemkab Bekasi Lakukan Penyelesaian Cepat

Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Proses migrasi ini mengharuskan penonaktifan sementara KIS, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Padahal, orang sakit tidak bisa menunggu. Kami meminta agar reaktivasi dilakukan segera sambil proses migrasi tetap berjalan,” kata Ade Sukron.

Ade menjelaskan, pemerintah daerah telah mengajukan reaktivasi untuk 146.405 peserta JKN-PBI yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, 42.459 peserta KIS PBI non-DTKS akan tetap dilayani melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hingga data kependudukan divalidasi.

Ade juga menyoroti pentingnya sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan sinkronisasi data. Ia menilai bahwa perbedaan data administrasi sering menjadi kendala utama.

Sumber: