KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Kuasa Hukum PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), Deolipa Yumara, memberikan tanggapan setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh rombongan Komisi IV DPR RI di proyek pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
"Kami berharap pemerintah pusat mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin membangun pelabuhan terbesar di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi ini," kata Deolipa Yumara kepada Cikarang Ekspres pada Rabu (23/01).
Menurut Deolipa, perhatian dari berbagai pihak terhadap PPI Paljaya mencerminkan pentingnya pelabuhan tersebut bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sektor perikanan di wilayah Jawa Barat.
Atas dasar itulah, bersamaan dengan berbagai pihak yang terlibat, ia menyambut positif atas sidak yang dilakukan DPR RI sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan.
BACA JUGA:Pilkada Berjalan Lancar, KPU Kabupaten Bekasi Beri Penghargaan Petugas Pemilu
BACA JUGA:Disnakertrans Karawang Informasikan Penundaan Kegiatan Sosialisasi Perekrutan Magang ke Jepang
"Kita mengamini sentimen positif DPR RI yang meninjau langsung. Harapannya, pelabuhan ini semakin besar karena banyak pihak yang memberikan perhatian kepada pengembangannya," katanya.
Disinggung mengenai adanya kemungkinan rencana dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) oleh Komisi IV DPR RI akibat adanya dugaan pelanggaran dalam proyek pagar laut, Deolipa sebatas merespons dengan santai karena adanya rencana hal tersebut memang menjadi ranah nya DPR.
Melihat adanya rencana dibentuknya pansus, Deolipa mengatakan pihaknya pun berencana akan memberikan seluruh informasi yang diperolehnya secara gamblang dan membeberkan keterangan secara akurat dan menjamin penyampaian tersebut tidak ada unsur kebohongan.
"(Pansus-red) Itu urusan DPR, bukan urusan kita. Kita hanya tinggal melihat saja dan akan memberikan informasi seakurat mungkin apapun informasinya, apapun yang terjadi kita akan sampaikan, tidak akan kita bohong-bohongi," ucapnya.
BACA JUGA:Tanggal tayang Ishura Musim 2 Episode 3 beserta tempat menontonnya
BACA JUGA:Nonton Izure Saikyou No Renkinjutsushi episode 4 sub Indo beserta spoilernya
Menanggapi isu legalitas proyek yang disebut bermasalah, Deolipa menyatakan bahwa PT TRPN hanya bertindak sebagai pelaksana proyek berdasarkan perintah kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Ini proyek bukan proyek perusahaan, ini proyek Pemprov Jabar. Jadi kalo mau tanya, siapa yang bikin izin? ya Pemprov Jabar sendiri dan kalo mau disalahkan ya Pemprov nya," katanya.