Sementara pada tahap pelaksanaan, pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran sesuai alokasi serta menghasilkan kualitas pekerjaan sebagaimana direncanakan. Evaluasi juga harus mampu mendeteksi kemungkinan adanya markup, pemborosan maupun penyimpangan anggaran.
"Dari input, proses sampai output harus dievaluasi secara mendasar. Jangan sampai ada penyimpangan atau program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Hamluddin mengingatkan, apabila opini Disclaimer tidak segera ditindaklanjuti dengan pembenahan serius, dampaknya akan menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menurut dia, masyarakat akan meragukan kemampuan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan apabila persoalan tata kelola keuangan tidak segera diperbaiki.
Selain itu, iklim investasi juga berpotensi terdampak. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan ribuan perusahaan, Kabupaten Bekasi sangat bergantung pada kepercayaan dunia usaha.
"Investor bisa berpikir ulang untuk berinvestasi apabila pengelolaan keuangan daerah dianggap tidak akuntabel. Mereka tentu ingin pajak dan kontribusi yang diberikan benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembangunan," ucapnya.
Ia juga menilai opini Disclaimer mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Karena itu, hasil audit BPK harus dijadikan momentum evaluasi total terhadap birokrasi.
Hamluddin mengaitkan kondisi tersebut dengan turbulensi politik yang dialami Kabupaten Bekasi dalam beberapa tahun terakhir, di mana kepala daerah sempat tersangkut kasus hukum. Menurutnya, kondisi itu ikut memengaruhi jalannya pemerintahan.