Ironi Jawa Barat: Ekonomi Tumbuh, Tapi 3,65 Juta Warganya Masih Miskin

Jawa Barat, Disway.id - Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tercatat sebanyak 3,65 juta jiwa atau sekitar 7,64% dari total penduduk Jawa Barat masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Kepala BPS Jawa Barat, Didi Sumedi, mengungkapkan bahwa tingginya angka pengangguran di wilayah perkotaan menjadi salah satu penyumbang utama stagnasi penurunan angka kemiskinan.

Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi, distribusinya belum merata dan belum menyentuh kelompok masyarakat paling rentan secara signifikan.

BACA JUGA:Dorong UMK Naik Kelas, Tujuh Mitra Binaan Pertamina Patra Niaga Regional JBB Lolos Kurasi Bright Store

> “Tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan masih tinggi, sementara lapangan kerja informal juga kurang menjanjikan dari sisi pendapatan. Ini menyebabkan penduduk rentan sulit keluar dari garis kemiskinan,” jelas Didi dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (24/7).

Selain itu, beberapa kota besar seperti Bekasi, Depok, dan Bandung tercatat memiliki kontribusi besar terhadap jumlah pengangguran karena laju urbanisasi yang tinggi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk mendorong investasi padat karya, pelatihan keterampilan kerja, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM.

BACA JUGA:Pasar Terbakar, Bupati Bekasi Turun Tangan, Pastikan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Tidak Terhenti Lama

Namun, efektivitas program tersebut masih menjadi evaluasi di tengah dinamika sosial ekonomi pascapandemi dan inflasi pangan yang belum sepenuhnya stabil.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Dr. Evi Nurmalasari, menyarankan agar pemerintah fokus pada kebijakan berbasis wilayah dan meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dan daerah miskin.

> “Jangan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tapi perhatikan juga aspek distribusi kesejahteraan. Wilayah urban memerlukan intervensi spesifik untuk menyerap tenaga kerja produktif,” ujarnya.

Dengan kondisi saat ini, tantangan bagi Jawa Barat bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tapi juga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.***

Sumber: