UMK Bekasi Tertinggi se-Indonesia, Tapi Fasilitas Pendidikan Masih Jauh dari Layak

Kota Bekasi, Disway.id — Kota Bekasi kembali menorehkan capaian ekonomi dengan menjadi daerah dengan Upah Minimum Kota (UMK) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UMK Kota Bekasi tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5.690.753, disusul Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang berada di posisi kedua dan ketiga.

Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan sektor industri dan ekonomi di wilayah Bekasi. Namun di balik angka yang menggembirakan tersebut, tersimpan ironi yang mengundang perhatian publik: fasilitas pendidikan di Bekasi masih jauh dari kata memadai.

Banyak sekolah negeri, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Bekasi Utara dan Babelan, masih mengalami kekurangan ruang kelas, minimnya fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan, serta jumlah guru tetap yang belum ideal.

BACA JUGA:Pendidikan Jabar Disorot: Kemendikbudristek dan DPRD Kritik Infrastruktur Buruk dan Kelas Bengkak

Tidak sedikit ruang kelas yang menampung hingga 50 siswa per kelas, jauh dari standar ideal Kementerian Pendidikan.

“UMK kami mungkin paling tinggi, tapi anak saya belajar di ruang kelas yang dindingnya retak dan sering bocor saat hujan.

Apa gunanya kenaikan upah kalau pendidikan anak-anak kami tertinggal?” ujar Lina (39), warga Perumahan Harapan Baru, Bekasi Barat.

BACA JUGA:Kampus Digital Esa Unggul, Terobosan Pendidikan 100% Online Berbasis Teknologi di Indonesia

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Haris Yuwana, menilai bahwa peningkatan ekonomi daerah seharusnya sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik, terutama pendidikan.

“Bekasi tidak kekurangan dana. Tapi prioritas anggaran dan implementasi program pembangunan pendidikan belum optimal. Padahal, kualitas SDM masa depan sangat ditentukan dari sekarang,” tegasnya.

Pemerintah daerah memang telah mencanangkan sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Namun, banyak di antaranya belum terealisasi maksimal.

BACA JUGA:Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Hadirkan Pendidikan Hukum Bertaraf Internasional

Sementara itu, daya tampung sekolah negeri yang terbatas memaksa sebagian besar warga menyekolahkan anak ke lembaga swasta, yang biayanya justru jauh lebih tinggi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat: Apakah pertumbuhan ekonomi dan UMK tinggi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga secara menyeluruh? Ataukah sekadar pencapaian angka yang belum menyentuh kebutuhan dasar seperti pendidikan?. ***

Sumber: