Soal Relokasi SDN 1 Pocin, Wali Kota Depok Dianggap Tak Gubris Gubernur Jabar

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pemerintah Kota Depok, sepertinya tetap ngotot untuk melakukan relokasi SDN 1 Pondok Cina (Pocin) untuk digunakan membangun masjid di Margonda.

Wali Kota Depok, Idris terkesan mengabaikan arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar mengedepankan musyawarah dengan mengedepankan gak para siswa agar memperoleh pendidikan memadai.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahkan telah menegaskan untuk menunda proses bantuan pembangunan masjid agung di Jalan Margonda apabila alih fungsi lahan untuk masjid masih menjadi polemik.

BACA JUGA:Bikin Miris, Ini Kronologi Wanita di Bekasi Meninggal Tertabrak Mobil Sendiri

Kekinian melalui Disperkimtan Jabar bahkan telah menyampaikan bisa saja membatalkan bantuan untuk pembangunan masjid Margonda.

"Mencermati situasi dan dinamika sosial yang belum memungkinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid, Pemda Provinsi Jabar akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda, bahkan tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dibatalkan," kata Kepala Disperkimtan Indra pada Minggu (11/12/2022).

BACA JUGA:Terlalu... ! Sudah Jadi Korban PHK, Pesangon Ratusan Mantan Karyawan Chang Shin Karawang Kena Potong Pula

Indra menuturkan, Pemprov Jabar mendorong Pemerintah Kota Depok mengedepankan pendekatan dialogis untuk mendapatkan solusi terbaik soal rencana alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid agung di Margonda.

Kata Indra, alih fungsi lahan tersebut tidak boleh menimbulkan masalah baru, terutama terhadap siswa dan kegiatan belajar mengajar. Semua pihak harus menghindari hal-hal yang berpotensi menghadirkan benturan-benturan sosial agar kondusivitas Kota Depok terjaga.

BACA JUGA:Peduli Gempa Cianjur, Kelurahan Telaga Asih Salurkan Bantuan Sembako dan Pakaian Baru

"Jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh warga, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Depok untuk menunda dulu alih fungsi lahan tersebut sampai keluar keputusan hukum yang tetap," ucap Indra.

Adapun Pemprov Jawa Barat hanya mendapatkan informasi bahwa lahan untuk pembangunan masjid yang saat ini masih digunakan SDN Pondok Cina 1 sudah siap.

BACA JUGA:Dua Pelaku Kejahatan Kabur dari Polsek Tambun?

Menanggapi sikap Pemprov Jawa Barat itu, Idris pun tak ambil pusing. Menurut Idris, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum menerima pernyataan resmi penundaan dana dari Pemprov Jabar.

"Tidak ada pernyataan resmi dari mereka ke saya, kami akan terus berproses," kata Idris usai menghadiri grand opening Rumah Sakit Primaya Depok, Senin (12/12/2022).

Bahkan, Wali Kota Depok Idris mengaku sampai kemarin belum mendapatkan kabar terkait rencana penundaan dana bantuan pembangunan masjid itu.

BACA JUGA:Minat Baca di Karawang Sangat Rendah, Halo Pemkab Ini Masalah Serius yang Minim Solusi

Peliknya persoalan ini juga membuat lembaga negara lain yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan. Komnas HAM berencana memanggil Idris terkait polemik relokasi SDN Pondok Cina 1.

Hal itu disampaikan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina setelah mendengarkan keluhan para orangtua murid saat berdialog dengan Komnas HAM pada Senin (12/12/2022).

BACA JUGA:286 Lampu PJU Terpasang oleh Dishub Karawang selama 2022

Menurut Putu, relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tak berjalan dengan baik, mulai dari segi aksesibilitas hingga penempatan.

"Komnas HAM akan segera memanggil wali kota dan mungkin juga kami akan sinergi juga dengan gubernur seperti apa rencana ke depannya," kata Putu kepada wartawan kemarin.

BACA JUGA:DIPA dan TKD 2023 Diserahkan kepada Seluruh Bupati/Wali Kota dan Satker Se-Jawa Barat

Putu mengatakan, ketidaksesuaian relokasi itu nantinya bakal berdampak pada hak pendidikan siswa-siswi SDN Pondok Cina 1.

"Ini menimbulkan kekerasan baru sebenarnya oleh sistem, karena penempatan atau relokasi tersebut yang tidak direncanakan dengan baik" ujar Putu.

BACA JUGA: Jalan Cikarang-Cibarusah Sudah Rusak Lagi, Proyek Provinsi Tapi Kualitasnya Dinilai Mengecewakan

"Sehingga kami mendorong wali kota, gubernur, untuk mempertimbangkan baik baik rencana ini," sambungnya.***

Sumber: