Golkar dan PDIP Setuju Rancangan 7 Dapil di Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Usulan koalisi 12 partai politik (Parpol) dengan memberikan dukungan rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) oleh KPU Kota Bekasi mendapat penolakan dari partai pemilik suara terbanyak.

Diketahui 12 Koalisi Parpol tersebut mendukung rancangan penataan KPU untuk menetapkan 5 Dapil dengan alasan kesetaraan partai partai kecil.

Pilihan dukungan 12 Parpol mendukung rancangan 5 Dapil bertolak belakang dengan keinginan partai dengan perolehan kursi terbanyak di Kota Bekasi seperti PDI Perjuangan dan Golkar. 

BACA JUGA:Tak Kunjung Dibangun, Pedagang Pasar Kranji Tuntut Pengembalian DP

Politisi PDI Perjuangan Nicodemus Godjang mengatakan 5 Daerah Pemilihan (Dapil) diterapkan bisa jadi banyak wilayah yang tak tercover aspirasi dewannya.

"Jika rancangan 5 Dapil masyarakat akan sulit menentukan perwakilan. Saya sendiri inginnya satu Dapil untuk setiap kecamatan. Sehingga cakupannya lebih luas," ucap Bang Nico sapaan akrabnya, Kamis (15/12/22).

BACA JUGA:Wawasan Lingkungan Harus Ditanamkan sejak Dini

Menurutnya lebih banyak Dapil untuk wilayah Kota Bekasi bisa mempermudah masyarakat dalam menentukan perwakilannya di lembaga legislatif. Tentunya itu pasti aspirasinya juga tercakup luas

Jika rancangan Dapilnya menjadi 5 itu menandakan proses demokrasi di Kota Bekasi menjadi menurun. Tingkat aspirasi dari sebelumnya 6 menjadi 5 Dapil. 

BACA JUGA:Road To West Java Festival 2023 di Depok, Tampilkan Tari Topeng Cisalak

"Masa dari 6 Dapil jadi 5 Dapil, artinya menurun dong. Padahal Kota Bekasi wilayahnya kecil hanya 12 kecamatan dengan penduduk mencapai 2,7 juta jiwa. Apa bisa tercover semuanya?,"tanya dia. 

Hal senada disampaikan Politisi Golkar Kota Bekasi Dariyanto, mengatakan bahwa Golkar mengambil sikap partainya untuk memilih rancangan 7 Dapil untuk pemilu 2024.

BACA JUGA:Road To West Java Festival 2023 di Depok, Tampilkan Tari Topeng Cisalak

Alasanya jelas dia jika Dapil lebih diperkecil menjadi 5 Dapil dikhawatirkan ada wilayah yang memiliki keterwakilan dewan di parlemen untuk menyerap aspirasi warganya.

Sumber: