Permudah Akses BBM Bersubsidi untuk Nelayan, KKP Gandeng Pihak Ini

KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya. 

BACA JUGA:Kantor NasDem Bekasi Utara Dibobol Maling, Dokumen dan Uang Raib

Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangangan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.

"Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplore secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini. Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan, regulasi," paparnya.

BACA JUGA:Hari Ini, APT2PH Bersama Pedagang Aksi di Pemkot dan Kejari Kota Bekasi Terkait Revitalisasi Pasar Kranji

Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut potensi kerjasama lainnya masih terbuka lebar. Sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia.

"Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage,"paparnya mengatakan bahwa saat ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri.

BACA JUGA:Kantor NasDem Bekasi Utara Dibobol Maling, Dokumen dan Uang Raib

"Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal,"tambahnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP. 

BACA JUGA:Pesut Mahakam Terdampar dan Mati di Pantai Tanjungpakis Karawang, Ini Kronologisnya

"Saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia,"ucapnya.

 Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.

BACA JUGA: Kota Bekasi Gelontorkan Rp7 Miliar untuk Program Jaminan Ketenagakerjaan, Ini 3 Sasarannya

Jadi ada tiga hal yang Pertamina akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. 

Sumber: