Permudah Akses BBM Bersubsidi untuk Nelayan, KKP Gandeng Pihak Ini

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri BUMN Erick Thohir menandatangani Kesepakatan Bersama Pengembangan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara KKP dan Kementerian BUMN di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Kesepakatan ini melahirkan kerjasama antara Ditjen Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan kemudahan BBM bersubsidi bagi nelayan di Indonesia.

Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. 

BACA JUGA:Melalui SDC, Disnakertrans Dorong Warga Dapat Berpenghasilan

"Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia,"ungkap Menteri Trenggono usai penandatangan Kesepakatan Bersama antara KKP dan Kementerian BUMN di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023). 

Diketahui bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia. 

BACA JUGA:Punggawa Persipasi Kota Bekasi Sukses Ukir Treble Winner Usai Final Melawan Depok FC

"Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," ungkap Menteri Trenggono.

Ia pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pak Menteri BUMN, Dirut Pertamina, PT Patra Niaga yang sudah mensupport ketersediaan bahan bakar minyak. Ini yang paling penting.

BACA JUGA:Sidak TPS Ilegal di Desa Nagacipta, Camat Serang Baru Temukan Indikasi Limbah B3

Penandatangan kesepakatan bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Hal itu tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan. Kerja sama inilah yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi tadi.

BACA JUGA:Naik Pitam, Pria di Bekasi Tusuk Wanita Open BO Karena Ditolak Berhubungan Intim

Menurutnya sinergi KKP dan Kementerian BUMN ini diakuinya baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sumber: