Serukan Penghentian Kekerasan Myanmar, Indonesia Usung Pemberantasan Pedagangan Manusia dalam KTT ASEAN

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar kekerasan di Myanmar dihentikan. 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu sampai ke hilir. 

Untuk itu, pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tahun 2023 ini, Indonesia akan mengusung isu pemberantasan perdagangan manusia untuk dibahas bersama negara-negara anggota ASEAN.

BACA JUGA:Diduga Malapraktek, Tangan Bayi Lahir Tak Bergerak Bengkak dan Membiru di RSUP RAT Kepri

Menurutnya, situasi di Myanmar saat ini tidak membuat pihak mana pun menang dan hanya membuat rakyat menjadi korban.

“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ungkap Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 8 Mei 2023.

BACA JUGA:Korban Investasi Bodong di Bekasi Nekat Datangi Kantor Suami Terduga Pelaku Penggelapan

Untuk itu, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau “Five-Point Consensus”. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.

Menurut Presiden Jokowi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dan melalui keketuaannya di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). 

BACA JUGA:Kereen, Kontingen Muaythai Kota Bekasi Diberi Penghargaan oleh Plt Wali Kota

Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden mengatakan, joint needs assesment mampu diselesaikan.

“Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak,” ucapnya.

BACA JUGA:Longsor di Bandung Barat Akibatkan 12 Rumah Mewah Hancur

Lebih jauh, Presiden menjelaskan urgensi pembahasan soal perdagangan manusia adalah karena rakyat ASEAN merupakan korbannya dan sebagian besarnya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Mereka umumnya terkena penipuan secara daring atau online scams.

Sumber: presidenri.go.id