Kasus Staycation Cikarang 'Diambil Alih' Pemerintah Pusat, Ini Aturan Baru Kemenaker

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Lemahnya tindakan Dinas Keternagakerjaan Kabupaten Bekasi, atas kasus viralnya staycation untuk perpanjangan kontrak kerja membuat pemerintah pusat kembali beraksi.

Kamis 1 Juni 2023, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, peluncuran aturan ini didorong oleh kasus yang telah menyita perhatian masyarakat, yakni kasus pekerja yang disyaratkan staycation untuk mendapat perpanjangan kontrak.

Menurut dia, kasus oknum bos mesum terhadap pegawai outsorcing PT IKEDA sebagai perusahaan penyedia karyawan outsourcing PT KAO di Cikarang, Kabupaten Bekasi itu mengingatkan semua pihak, mulai dari  Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar terus mengoptimalkan segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.

"Dengan mengambil momentum tersebut Kementerian Ketenagakerjaan merilis Keputusan Ketenagakerjaan RI No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja," tegas Ida di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Jakarta Selatan.

Politikus PKB ini menjelaskan, Kepmenaker ini dibuat berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Selain itu juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terlebih, sambung Ida, sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan telah mengatur waktu kerja 7 atau 8 jam dalam sehari yang mana dalam rentang waktu tersebut pekerja banyak berinteraksi dengan rekan kerja.

"Sehingga salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah untuk mewujudkan kenyamanan bekerja dan kondisi kerja tanpa adanya kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja," jelasnya.

Ida berharap, dengan diundangkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dapat memberikan acuan dalam upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.

"Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman dan bebas dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Dan saya harap melalui acara hari ini dapat kembali menegaskan dan membuktikan komitmen kita semua untuk menghapus kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja," tandasnya. ***

Sumber: