Komisi IV DPRD Kabupaten Siak Study ke Dinkes Kota Bekasi, Cari Pencerahan Soal UHC

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Komisi 4 DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau mengunjungi Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait penerapan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) pada Selasa 6 Juni 2023.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Siak, Syamsurijal selaku pimpinan rombongan menjelaskan bahwa tujuan datang karena ingin mengetahui secara langsung proses pelaksanaan UHC di Kota Bekasi.

" Saat ini daerah Siak belum melaksanakan UHC dikarenakan beberapa alasan, oleh sebab itu kami khawatir dengan pelaksanaannya bisa membuat dampak yang kurang baik, kami memilih Kota Bekasi karena melihat sudah melaksanakan UHC terlebih dahulu "ungkapnya.

BACA JUGA:Hingga 2024, Jabar Fokus pada Perbaikan Infrastruktur Jalan

Dikatakan bahwa pihaknya membutuhkan beberapa arahan terkait petunjuk maupun kronologis pelaksanaan UHC hingga kendala yang dihadapi oleh Kota Bekasi.

Dia berharap kunjungan yang dilakukan  bisa memberikan pencerahan terkait pelaksanaan UHC di Kabupaten Siak dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Selanjutnya, bergantian memberikan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati didampingi para Sub Kordinator dan jajarannya.

BACA JUGA:Kades di Lampung Ditangkap Terkait Kepemilikan Narkoba Seberat 6 Kilogram

" Berkaitan dengan tujuan yang dimaksud, Kota Bekasi menggunakan 2 jaminan untuk menjamin kesehatan warganya yakni JKN (BPJS kesehatan dan layanan kesehatan Masyarakat (LKM)  layanan kesehatan masyarakat dengan Nomor induk Kesehatan (LKM-NIK) berasal dari APBD Kota Bekasi "

Menurut data yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi tercatat jumlah penduduk mencapai 2.470.972 juta jiwa telah terdaftar JKN sebanyak 2.457.832 jiwa  dan total keseluruhan capaian UHC sampai dengan 01 Juni 2023 adalah 99.47 %.

BACA JUGA:Sudah 1,9 Triliun Dana Pusat untuk Rehab Cianjur Tapi Koreksi Mulu, Ini Warning BNPB

Pencapaian tersebut didapat karena koordinasi yang baik antara dinas terkait seperti Dinas sosial (sasaran kurang mampu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (validasi data) serta Dinas Kesehatan sebagai leading sektor.

Tanti juga memaparkan terkait rumah sakit yang bekerja sama dengan peserta LKM-NIK di sekitar Kota Bekasi dan juga Rumah sakit yang memberikan pelayanan  Kasus ODGJ di kota Bekasi 

BACA JUGA:Fasilitas UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Cirebon Memprihatinkan, Ini Sorotan Tajam DPRD Jabar

Sumber: