Politisi Demokrat Desak Plt Wali Kota Bekasi Evaluasi Kinerja Pj Sekda Junaedi

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Abdul Rozak menyoroti kinerja kepala dinas, camat, lurah hingga para pegawai pemerintahan di semua instansi Pemerintahan Kota Bekasi sejak Pj Sekda dijabat Junaedi tidak mengalami perubahan yang lebih baik.

Bahkan menurutnya, para ASN bekerja hanya sebatas mengikuti keinginan pimpinan, bukan berdasar konstitusi.

"Kemarin Komisi I mengundang para camat dan stakeholder terkait dalam rangka koordinasi lanjutan mengenai penertiban APK para bacaleg. Dalam rapat, mereka (perwakilan kecamatan) dengan tegas menyebut bekerja atas arahan pimpinan,"ungkap Abdul Rozak disela kegiatan nonton bareng pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (14/7/2023) malam di Kantor Forum Warga Bekasi.

BACA JUGA:Lantik 1.664 PNS Fungsional, Kang Emil Minta Pegawai Beri Dedikasi Tinggi

Dikatakan Politisi terkenal vokal itu seharusnya, mereka para ASN bekerja berdasar aturan, bukan asal bapak senang.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi ini secara tegas menyesalkan Pj Sekda tidak bisa mengayomi ASN agar bekerja sesuai aturan.

BACA JUGA:Kenal Pamit Dandim 0507 Dari Kolonel Luluk kepada Rico Ricardo Sirait Berlangsung Khidmat

"Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kota Bekasi tentunya sadar dengan sumpah janjinya kepada negara, sehingga bekerja tidak dilandasi tendensius, melainkan berpijak pada konstitusi. Pernyataan pihak kecamatan tentunya kami sayangkan dan menjadi catatan buruk DPRD," tegasnya.

Selain ASN, Abdul Rozak juga menyikapi permasalahan yang kerap timbul pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SLTP.

BACA JUGA:Bantah Terima Fee Proyek Bandung Smart City, DPRD: Kita Tunggu Hasil Sidang

“Seperti yang sama-sama kita tahu, PPDB ini menjadi persoalan hampir setiap tahun. Ini menjadi preseden buruk. Berulang kali saya bahas, kalau pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama cermati ada berapa gedung sekolah negeri,"tegasnya.

Menurutnya jika tidak mencukupi maka dibangun secara berkala. Tahun ini beli lahannya, tahun depan dibangunnya. Kalau memang benar-benar ingin diselesaikan.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Sebut Bumi Pasundan Tempatnya Kopi Para Dewa

Tapi nyatanya setiap tahun selalu terjadi persoalan terkait dengan PPDB Online. Berarti yang jadi persoalannya adalah para pejabatnya tidak punya keinginan baik. Copot saja kalau tidak becus kerja.

Sumber: