Sejumlah Desa Diperiksa BPK, DPMD Sebut Kades Nakal Bakal ‘Dibawa’

KARAWANGBEKASI. DISWAY.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan dalam mengidentifikasi proses bisnis pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Bekasi. 

Saat ini, BPK tengah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah desa. Ada pun hal-hal yang diperiksa berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa dan pengelolaan bisnis desa yang menggunakan anggaran dari dana desa.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang menuturkan, sejauh ini pihaknya tengah mendalami dan mengidentifikasi berkaitan dengan pengelolaan bisnis yang memakai anggaran DD tersebut.

 "Ini masih pemeriksaan pendahuluan, belum ada hasil apa-apa, kita masih mengidentifikasi bagaimana proses bisnis pengelolaan dana Desa tersebut berlangsung," kata Henry, Kamis, (05/10).

"Kami sedang mengumpulkan dan mengidentifikasi sebagaimana pengelolaan dana yang sudah berlangsung selama ini yang di dampingkan dengan data yang sudah ada," imbuhnya. 

Ia menjelaskan, proses pendahuluan pemeriksaan yang dilakukan BPK ada dua tahap, kali ini baru memasuki pemeriksaan yang pertama untuk mencari tau hasil dari identifikasi bisnis tersebut. 

"Pemeriksaan kita ini dilakukan 2 tahap, saat ini baru memasuki pemeriksaan yang pertama untuk mencari tau dari identifikasi bisnis pengelolaan dana desa itu," jelasnya.

Dalam waktu dekat, kata Henry, jajarannya akan mengumpulkan data-data hasil yang diperoleh di lapangan, lalu di auditkan dan di validasi dari hasil temuan untuk di susun sebagai program pemeriksaan yang terperinci.

"Secepatnya hasil dari temuan teman-teman di auditkan di validasi lagi baru kita susun proses program pemeriksaan, Jadi ini suatu program pendahuluan yang bertujuan untuk menyusun program pemeriksaan yang terperinci." ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Rahmat Atong, mengatakan saat ini memang BPK sedang melakukan pemeriksaan pada Desa-desa di Kabupaten Bekasi.

 "Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini menyangkut untuk anggaran aset dan keuangan desa, Alhamdulillah sudah selesai, nanti disampaikan dengan ketua," kata Atong.

Ia menyampaikan, saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini, melakukan pengumpulan arsip-arsip dokumen untuk dilakukan cross check pemeriksaan.

"Namanya pemeriksaan rutin itu mah wajar, yang dikumpulkan ada arsip dokumen untuk dilakukan di cross check, jika kedapatan ada yang janggal nanti di bawa." tandasnya. (mil/wyd)

Sumber: