Bappeda Kabupaten Bekasi Tindak Lanjut Hasil Focus Group Discusion Abrasi di pantai Kecamatan Muara Gembong

KABUPATEN BEKASI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi melakukan tindak lanjut atas hasil kajian kondisi pesisir di wilayah Kabupaten Bekasi yang telah dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bekasi.

 

Kajian tersebut berfokus pada Abrasi Pantai di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi pada tahun 2022. Rapat koordinasi ini, yang berlangsung pada hari Selasa, 25 Juli 2023, melibatkan perangkat daerah terkait, Camat Muaragembong, dan perwakilan Desa Pantai Harapan Jaya.

 

Pimpinan rapat, Ir. H. Entah Ismanto, SH., MM, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, membuka diskusi dengan memberikan pengantar terkait urgensi penanganan abrasi pesisir. Diskusi ini juga diinisiasi atas dasar amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pada Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu.

 

 

Dari hasil kajian, teridentifikasi bahwa dari 12 zona yang mengalami abrasi di 5 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Muaragembong, terdapat 3 zona yang membutuhkan penanganan mendesak, yaitu dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan segera, yaitu dalam waktu 1 tahun. Tindakan penanganan yang diperlukan mencakup penyusunan kajian dan pemodelan hidrologi-oseanografi untuk skenario Teknik Sipil, pembangunan breakwater, dan penanaman mangrove.

 

Untuk melanjutkan proses penanggulangan abrasi, Bappeda akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan berkonsultasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan solusi terintegrasi yang efektif dalam menangani permasalahan abrasi pesisir di wilayah Kecamatan Muaragembong.

 

Melalui rapat koordinasi ini, Bappeda Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk secara proaktif mengatasi dampak abrasi pesisir dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tindakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan melindungi komunitas yang tinggal di sekitarnya.

Sumber: