PT Jamkrida Jabar di Nilai Belum Berpihak pada UMKM, Tidak Selaras Dengan Harapan Eks Gubernur Ridwan Kamil

Jabar,Disway.id- PT Jamkrida Jabar nampaknya belum banyak memihak terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar. Kini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta itu juga masih di evaluasi oleh Pansus V DPRD Jabar.

Masih minimnya keberpihakan itu terlihat dari data laporan tahunan PT Jamkrida Jabar pada 2022. Tercatat bahwa volume penjaminan yang dilakukan PT Jamkrida masih banyak tertumpu pada kredit non produktif dari pada kredit produktif yang biasa dimanfaatkan para pelaku UMKM.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki pelaku UMKM terbanyak di Indonesia. Namun miris nya tidak ada kepercayaan dari Lembaga yang seharusnya menjamin para pelaku UMKM di tanah pasundan ini untuk mengembangkan usaha mikro yang menjadi kekuatan ekonomi Masyarakat.

BACA JUGA:PT Jamkrida Jabar Butuh Suntikan Modal Dari APDB Untuk Tekan Gearing Ratio Yang Tinggi

Padahal di masa Gubernur Ridwan Kamil sangat mendukung para pelaku UMKM dengan sejumlah program yang berkolaborasi dengan Perusahaan BUMD Jabar yaitu Bank BJB. Namun entah kenapa PT Jamkrida jabar yang memiliki tugas untuk menjamin para pelaku UMKM malah terlihat bersembunyi yang seharusnya menopang kemajuan UMKM di Jabar dengan menjamin para pelaku mendapatkan modal.

Dalam data laporan PT Jamkrida Jabar tercatat bahwa volume penjaminan kredit non produktif 2022 ada di angka Rp 4,407 triliun. Sementara kredit produktif hanya di angka Rp 2,386 triliun.

Volume penjaminan kredit itu jika diuraikan terdiri dari beberapa kategori, yaitu kredit usaha menengah dengan Rp 765,8 miliar, kredit usaha kecil Rp 76,7 miliar, kredit usaha mikro Rp 325,054 miliar, kredit koperasi Rp 236,5 miliar, kredit konstruksi Rp 514,7 miliar, kredit garansi Rp 459 miliar, surety bond 7 miliar dan kredit multiguna Rp 4,407 triliun.

BACA JUGA:Kinerja Melempem Sejumlah BUMD Bakal di Merger dan Didivestasi

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe.--

Anggota Pansus V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe menguraikan, pihaknya mengakui bahwa memang volume penjaminan dari PT Jamkrida sejauh ini memang belum dominan untuk UMKM. "Harusnya memang konsen ke UMKM. Makanya ini kami evaluasi," jelasnya saat ditemui Jabar Ekspres selepas Paripurna beberapa hari lalu.

Politikus Gerindra itu menambahkan, pembahasan raperda terkait PT Jamkrida itu telah mendapat evaluasi dari Kemendagri. Namun memang masih berfokus pada perubahan status dari PT Jamkrida.

Sementara itu, salah satu pejabat struktural PT Jamkrida Jabar Irwan sempat mengungkapkan bahwa pada 2024 ini target penjaminan untuk UMKM adalah 987.949 unit. Target itu tentu naik jika dibanding pada 2023 yang ada di angka 956 ribu. “Sementara kalau nilai penjaminan untuk program produktif ada di angka Rp 3,8 triliun,” terangnya.

BACA JUGA:39 BUMD Milik Pemprov Jabar Dinilai Tidak Sehat, Hanya Bank BJB Dan PT Migas Utama Jabar Yang Sumbang PAD

Lalu jika berdasar data dokumen Laporan tahunan PT Jamkrida Jabar, penjaminan terhadap UMKM itu terus menunjukkan trend pertumbuhan. Mulai dari 2018 dengan 39.060 unit, 2019 ada 46.832 unit, 2020 ada 52.990 unit, 2021 ada 64.059 unit, dan 2022 ada 75.399 unit.

Irwan menegaskan bahwa pihaknya lebih fokus untuk mengejar kualitas daripada kuantitas. "Kami bisa naikan kualitas penjaminan yang hampir 1 juta UMKM itu. Dari pada bersaing kuantitas. Kami yakin yang kami kejar pertumbuhan yang sehat," terangnya beberapa waktu lalu saat ditemui Jabar Ekspres.

 Di sisi lain, jumlah cover penjaminan untuk UMKM itu tentu masih belum seberapa jika dibanding keberadaan UMKM di Jabar. Berdasar Open Data Jabar sedikitnya tercatat ada proyeksi UMKM di Jabar pada 2023 sebanyak 7.055.660 unit. Dengan terbanyak di Kab Bogor, 570.943 unit dan terendah di kota banjar dengan 39.422 unit.***

 

Sumber: