Ratusan Warga Terjangkit DBD, DPRD Soroti 3 Aspek Penting Penanganan di Kabupaten Bekasi

BACA JUGA:DPC PKB Karawang Siapkan Bacawabup Untuk Dampingi Aep di Pilkada 2024

Kasus DBD Menlojak Disoroti Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno menyoroti upaya mitigasi risiko yang dilakukan dalam penanganan DBD di Kabupaten Bekasi. Menurutnya ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan.

"Kemampuan mengelola aspek-aspek penting ini menjadi tolok ukur resiliensi atau ketahanan sebuah daerah dalam menghadapi situasi kejadian luar biasa terkait penyakit," kata Nyumarno.

Pertama, manajemen informasi sebagai bagian dari mitigasi risiko. Nyumarno menyebut Pemkab Bekasi kurang memiliki manajemen informasi yang bagus dalam mengantisipasi lonjakan DBD.

BACA JUGA:Sinar Mas Land Bersama Meramu.id dan VIVERE Group Gelar MAYMORABLE Art Exhibition di BSD City

Padahal ada beberapa risiko yang semestinya bisa diantisipasi untuk menekan kasus DBD, di antaranya risiko sebagai negara tropis yang memudahkan penyebaran penyakit infeksi hingga perubahan iklim yang menimbulkan hujan ekstrem di sejumlah daerah.

Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola penyakit infeksi sehingga risiko penularan akan meningkat. Dia menyebut sudah banyak riset yang menunjukkan curah hujan memiliki korelasi yang positif terhadap lonjakan penyakit DBD.

"Bila memiliki manajemen informasi yang baik, dengan menggandeng para pakar dan stakeholder termasuk BMKG, Pemkab Bekasi semestinya bisa mendapat gambaran yang lebih presisi untuk mitigasi risiko lonjakan DBD," kata dia.

"Antisipasi dini seharusnya dilakukan dengan menggerakkan seluruh tenaga kesehatan beserta masyarakatnya untuk memitigasi risiko DBD ini. Jangan setelah kejadian baru sibuk menggerakkan warga untuk kebersihan lingkungan dan sebagainya," ujar Nyumarno.

BACA JUGA:Berantas Permukiman Kumuh, Disperkimtan Kabupaten Bekasi Ciptakan Inovasi Baru

Selain itu, manajemen informasi yang baik diperlukan untuk memberi edukasi secara tepat kepada warga agar tak salah dalam menangani DBD. Nyumarno menuturkan warga harus segera berobat ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam selama 3 hari, ditambah munculnya gejala berupa bintik-bintik merah atau gusi berdarah.

"Sekali terlambat, bisa membahayakan nyawa. Kami melihat Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi belum memiliki sistem manajemen informasi yang sampai menyentuh akar rumput terkait hal-hal seperti ini," kata dia.

Aspek kedua, adalah kesiapan infrastruktur layanan kesehatan, termasuk dari segi obat-obatan. Nyumarno berharap Pemkab Bekasi terus memonitor kesiapan layanan dalam menangani lonjakan kasus DBD.

"Dan segera menempuh langkah yang diperlukan bila ada case ketidaksiapan infrastruktur layanan di sebuah daerah, misalnya dengan mengirim bantuan baik dari sisi SDM, peralatan, maupun obat-obatan," ujarnya.

Sumber: