Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Dalam Sidang Paripurna LKPJ DPRD Karawang

KARAWANG - Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang berlangsung pada Kamis, 2 Mei 2024, fokus utama adalah penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang untuk tahun 2023. Sidang ini dipenuhi dengan interupsi dari para legislator yang menyoroti isu pendidikan, khususnya terkait kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai.

 

Legislator dari Komisi IV, Indriyani, menekankan pentingnya Bupati Aep Syaepuloh untuk meningkatkan indeks pendidikan, yang pada tahun 2023 hanya mencapai 60,69 dari target 61,26. Ia menyatakan bahwa dengan anggaran APBD II sebesar 209 miliar dari total 1,3 triliun, kualitas pendidikan di Karawang seharusnya bisa lebih baik jika sarana dan prasarana yang memadai serta kesejahteraan pendidik dijamin.

 

"Padahal anggaran APBD II mencapai sekitar 209 miliar dari total 1,3 triliun. Jika sarana prasana nyaman dan kesejahteraan pendidik terpenuhi, saya yakin kualitas pendidikan Karawang meningkat," ungkap Indriyani.

 

Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi fisik sekolah, mengingat masih ada kejadian bangunan sekolah yang roboh. "Saya rasa di hari pendidikan masih tidak indah jika masih ada bangunan sekolah yang roboh dan ambruk. Artinya, jika Karawang masih berkutat pada masalah sarpras, kapan kita bisa mencetak kualitas pendidikan dan literasinya?" tegasnya.

 

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Natala Sumedha, menyoroti permasalahan pendidikan terkait kekurangan ruang kelas di Karawang. "Kalau setiap tahun kita membangun sekolah baru, sampai kapan pun anggaran kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah pendidikan," ungkapnya.

 

Menurut Natala, pembukaan sekolah baru setiap tahun akibat kebijakan zonasi PPDB online hanya akan memperburuk situasi anggaran tanpa menyelesaikan masalah kualitas pendidikan. Ia menambahkan bahwa banyak sekolah yang kondisinya tidak layak pakai dan perbaikannya belum selesai, mempertanyakan kapan permasalahan ini akan ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

 

"Kalau setiap tahun ada tambahan sekolah baru, maka butuh pembangunan ruang kelas baru, guru-guru baru, sedangkan banyak sekolah kita yang ambruk, yang tidak layak dan belum selesai diperbaiki," pungkasnya.

 

Sumber: