Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Bekasi Fokus Awasi Pemutakhiran Data dan Kerawanan Netralitas ASN

Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Bekasi Fokus Awasi Pemutakhiran Data dan Kerawanan Netralitas ASN

ilustrasi gambar, Bawaslu Kabupaten Bekasi--karawangbekasi.disway.id

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi fokus dalam mengawasi kerawanan Pemilihan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.

"Kalau fokus kami, memang saat ini kami sedang memetakan secara lokal, itu berkaitan soal netralitas Aparatur Sipil Negara, kemudian netralitas kepala desa, TNI-Polri, itu sebenarnya banyak terjadi pada tahapan Pemilihan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi kepada Cikarang Ekspress pada Rabu (26/06).

Akbar menyampaikan ditingkatan lokal dalam setiap gelaran Pilkada (Pemilihan) isu netralitas menjadi yang paling rawan. Mengenai Indeks Kerawanan pemilihan (IKP) serentak tahun ini, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Bawaslu RI.

BACA JUGA:Derasnya Laju Ekspansi Korea di Indonesia, Kota Mandiri Ini Makin Digemari Warga dan Investor Korea

"Untuk isu lainnya selain netralitas ASN yang berpotensi muncul di Kabupaten Bekasi terdapat pula soal isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), serta mengenai money politic (politik uang)," kata Akbar.

Kendati begitu, kata Akbar, dari sisi pengawasan pada tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan jajarannya yakni saat ini mengawasi soal pemutakhiran data pemilih yang berjalan mulai hari ini. 

Oleh karena itu, mengenai pemutakhiran data, Akbar menegaskan penyesuaian data harus dilakukan secara sesuai dan akurat, karena jika tidak sesuai akan berimbas pada pengadaan logistik, sampai kepada tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA:Diwarnai Pentas Seni hingga Hafalan Alquran, TK Islam Nurul Ilmi Karawang Gelar Pelepasan Siswa

"Kalau pemutakhirannya tidak akurat, tidak komprehensif, tidak mutakhir itu berpengaruh ditahapan pengadaan logistiknya, surat suaranya, sampai nanti legitimasi hasil Pemilunya akan kurang, ini juga berkaitan dengan partisipasi pemilih," tandasnya. (Iky)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: