55 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Golkar Jadi Partai dengan Kursi Terbanyak

Fathur menyebutkan contoh dari hasil studi kasus yang diperolehnya yakni berkaitan soal program proyek wc sultan dimana anggaran tersebut tidak logis disetujui. Alhasil tiba-tiba DPRD Kabupaten Bekasi menetapkan alokasi anggaran tersebut.

"Padahal seharusnya DPRD itu fungsinya mengawasi dan mengkaji ulang terkait anggaran-anggaran program yang di ajukan SKPD. Ada apa makanya DPRD sama eksekutif?," ucap dia.

BACA JUGA:Kang Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Pendidikan Berbasis Lingkungan Khas Tiap Daerah

"Kalo kita melihat potret DPRD Kabupaten Bekasi 2019-2024 kami menilai dan menduga dewan periode kemarin itu lebih seperti mengetek di eksekutif dan terlebih menjadi pelacur eksekutif saja," tandasnya. (Iky)

Sumber: