Pj. Bupati Bekasi Masuk Finalis di Ajang Penilaian Kinerja Kemendagri, Ini Kata Bappeda

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengikuti kegiatan penilaian final Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang di inisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo Media,  di Oak Suites Hotel, Jakarta.

Pada kegiatan itu Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi diberikan waktu tujuh menit untuk menyampaikan pemaparan program kerja, prestasi dan kinerjanya.

Usai pemaparan yang dilakukan Dedy, dewan juri pun mempertajam hal-hal yang disampaikannya selama delapan menit. 

Penjurian dilakukan dengan cara dialogis antara para dewan juri dengan para bupati atau penjabat (Pj) bupati yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB.

Turut hadir pada kegiatan tersebut mendampingi Pj. Bupati Bekasi yakni Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Agus Budiono.

Saat ditanya terkait kegiatan tersebut, Agus Budiono menjelaskan, Kemendagri melombakan kinerja para Pj. Bupati se Indonesia dan setiap daerah dievaluasi oleh Kemendagri.

BACA JUGA:Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi Fokuskan Empat Prioritas Ini

Saat kemarin, Kemendagri melakukan evaluasi terkait kinerja Pj. Bupati dalam setiap triwulannya. Adapun Saat ini Pj. Bupati Bekasi sudah masuk dalam kategori finalis pada ajang  Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

"Alhamdulillah masuk finalis dalam tiga kategori, pertama kesehateraan masyarakat, pelayanan publik, serta daya saing daerah," beber Agus Budiono.

Sekedar diketahui, sebanyak 28 pemerintahan kabupaten menjalani proses penilaian pada kegiatan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024. 

Pemerintahan kabupaten ini dipilih melalui seleksi yang ketat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo Media Group selama tiga bulan. 

BACA JUGA:Pemkab Bekasi Gandeng Swasta Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Penyaringan dilakukan berdasarkan data Kemendagri, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat.

Ada 34 dari 415 pemerintahan kabupaten yang lolos untuk mengikuti proses penjurian Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024. 

Artinya, Kemendagri hanya ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepala daerah memiliki sinergitas pemerintah pusat dan daerah.  

Sumber: