Kinerja DPRD Jabar Dinilai Melempem, Pengawasan Lemah dan Serapan Anggaran Rendah

Jawa Barat,Disway.id - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan tajam publik. Hingga memasuki akhir Oktober 2025, performa lembaga legislatif daerah ini dinilai jauh dari harapan, terutama dalam fungsi pengawasan dan dorongan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

 

Data terbaru menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Jawa Barat hingga semester I 2025 hanya mencapai 44,72%, tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sudah mencapai 57,43%.

Angka ini menjadi indikator kuat bahwa fungsi kontrol dan pengawasan DPRD Jabar terhadap eksekutif berjalan lemah dan tidak efektif.

BACA JUGA:Baru Dilantik, Anggota DPRD Jawa Barat Terseret Korupsi Dana Hibah Rp67 Miliar

Ironisnya, kritik keras justru datang dari internal sendiri. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, secara terbuka menyoroti lambannya capaian pendapatan daerah tersebut. Ia menyebut DPRD semestinya lebih aktif mendorong pemerintah provinsi untuk memperbaiki kinerja fiskal, bukan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial dan kunjungan kerja.

 

“Dewan punya tanggung jawab besar memastikan target pendapatan dan pembangunan tercapai. Tapi kalau pengawasan lemah, semuanya jadi mandek,” ujarnya dalam sebuah rapat evaluasi di Bandung.

 

Kritik publik semakin tajam setelah muncul laporan dari Sekretariat DPRD Jabar tahun 2024 yang mengungkap bahwa dari 51 sub-kegiatan DPRD, hanya sebagian besar yang berhasil dilaksanakan secara penuh, sedangkan 3 kegiatan tercatat memiliki serapan anggaran di bawah 70%.

Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur internal DPRD sendiri bermasalah dalam hal efisiensi dan eksekusi program.

 

Tak sedikit kalangan menilai bahwa lemahnya serapan dan buruknya kinerja ini mencerminkan budaya kerja legislatif yang lebih mementingkan formalitas dibanding hasil nyata.

Sejumlah pengamat bahkan menyebut DPRD Jabar telah kehilangan roh pengawasan dan lebih sibuk menjaga citra politik menjelang tahun anggaran baru.

Sumber: