Efisiensi Anggaran Pendidikan yang Dipertanyakan di Jawa Barat

Jawa Barat, Disway.id - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan efisiensi anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemangku kepentingan menilai langkah pemangkasan belanja pendidikan justru memicu kekhawatiran mengenai menurunnya kualitas layanan publik di sektor strategis ini.

 

Sejak awal tahun, Pemprov Jabar melakukan penyesuaian anggaran dengan alasan efisiensi dan penguatan belanja prioritas. Namun, dokumen internal yang beredar menunjukkan adanya pengurangan alokasi pada beberapa program pendidikan, termasuk sarana sekolah dan dukungan operasional pembelajaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah dengan jumlah siswa terbesar di Indonesia tersebut.

 

Para pengamat menilai, efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa memangkas program penting jika pemerintah mampu memperbaiki tata kelola dan menutup potensi kebocoran. Sebaliknya, pemotongan langsung pada sektor pendidikan dikhawatirkan menjadi “jalan pintas” yang merugikan jutaan siswa dan tenaga pendidik.

BACA JUGA:Rombel 50 Siswa: Kebijakan Disdik Jabar yang Berujung Kekacauan

Di lapangan, sejumlah sekolah mengaku merasakan dampak dari penundaan bantuan perbaikan fasilitas. Beberapa laporan menyebutkan ruang kelas yang rusak belum tersentuh renovasi akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini memperkuat kritik bahwa kebijakan efisiensi tidak dilakukan secara tepat sasaran.

 

Sementara itu, Pemprov Jabar belum memberikan penjelasan detail terkait skema efisiensi yang diterapkan. Hingga kini, publik menanti transparansi penuh mengenai prioritas anggaran dan alasan di balik pengurangan pada sektor pendidikan.

 

Tanpa klarifikasi yang kuat, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketidakpercayaan publik dan memicu tekanan bagi pemerintah untuk meninjau ulang langkah efisiensi yang dianggap tidak berdampak langsung pada perbaikan kualitas pendidikan.***

Sumber: