Sementara kontraktor pelaksana melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya.
Lanjutan pembangunan gedung kantor Diskominfo Tahap III diharapkan bisa memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, lengkap, fungsional dan representatif.
Ketua Projo Kabupaten Purwakarta Asep Burhana mengatakan, terkait dengan temuan BPK atas pekerjaan pembangunan Diskominfo Kabupaten Purwakarta oleh BPK RI menandakan bahwa rekanan terkesan asal melaksanakan pembangunan.
Dengan temuan hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut menandakan bukti bahwa pihak rekanan PT. BJ jangan asal jadi saja, mengingat yang yang digunakan untuk membangun gedung pemerintah menggunakan uang rakyat.
Apalagi jangan sampai ada kesan pihak rekanan berspekulasi dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RAB atau nyolong – nyolong sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi.
“Ya dong rekanan jangan nantinya spekulasi, kalau ada temuan tinggal pengembalian, kalau lolos dari pemeriksaan melenggang itu duit rakyat,” cetusnya.
Untuk itu, ia meminta Pidsus Kejaksaan Negeri Purwakarta menyelidiki dugaan korupsi terkait pekerjaan pembangunan kantor Diskominfo Purwakarta, jangan ada temuan sekadar dikembalikan.
“Saya minta dugaan korupsi di Purwakarta diperiksa oleh Kejaksaan, dan jangan kendor atau sekadar pembinaan saja, ” ujarnya. (*)