"Pemkab Karawang juga bisa mencoba membangun SMK Mitra Industri seperti yang ada di Kabupaten Bekasi. Dimana dalam operasional nya sekolah tersebut sangat melibatkan pihak perusahaan secara langsung. Pemkab Karawang bisa lakukan kunjungan kesana," terang Indriyani.
BACA JUGA:Kabid SDA DPUPR Karawang Evaluasi Perusahaan Penyedia Jasa tahun 2024
Indriyani juga menyarankan agar Pemkab Karawang dapat meminta pihak perusahaan untuk mengirimkan tenaga pelajar ke setiap SMK sebagai program corporate social responsibility (CSR) yang rutin diberikan oleh perusahaan kepada Pemkab Karawang.
"Jika biasanya perusahaan otomotif, elektronik dan sebagainya hanya memberikan CSR kepada sekolah dalam bentuk peralatan atau sekedar ruang terbuka hijau, coba berinovasi dengan meminta agar perusahaan dapat mengirimkan tenaga pengajar. Sehingga bisa mengajarkan lebil detail dan mencetak calon tenaga kerja seperti yang perusahaannya butuhkan,” jelas Indriyani.
Meskipun dalam pembinaan SMA/MA/SMK atau sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, ia yakin program peningkatan kualitas lulusan SMK melalui penerapan Kurikulum Berbasis Industri dapat terealisasi dengan adanya koordinasi yang baik.
BACA JUGA:6 Ranperda Disetujui Bersama DPRD Jawa Barat dengan Pemdaprov Jabar
"Kewenangan pembinaan SMK sederajat yang berada di Pemprov Jabar, bukan menjadi alasan untuk Pemkab Karawang melakukan pembiaran. Menurut saya, tidak ada yang tidak mungkin, program inovasi itu bisa terealisasi jika Pemkab Karawang berkoordinasi dengan Pemprov Jabar," tegas Indriyani. (siska)