Vaksin Booster Untuk Guru Didesak Segera Dibatalkan, Lebih Baik untuk Pemerataan

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di desak untuk menghentikan rencana pemberian vaksin booster bagi tenaga pendidik dan guru. Hal tersebut diungkapkan, Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan. “Rencana Pemkot Bekasi sangat berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan vaksin. Serta menunjukkan bahwa penyelenggaraan vaksinasi masih dilakukan serampangan. Sehingga melanggar prinsip vaccine equity,â€ ujar anggota koalisi LaporCovid-19, Amanda Tan, Rabu (6/10/2021). Menurut Amanda, ia menyoroti atas capaian vaksinasi di Kota Bekasi per 4 Oktober 2021, bahwa vaksinasi dosis pertama baru mencapai 66,39 persen dan 46,15 persen untuk dosis kedua. Selain itu, untuk lansia masih rendah yaitu 41,78 persen, dosis pertama dan 31,35 persen dosis kedua. “Dari capaian vaksinasi tersebut, mestinya Pemkot Bekasi memprioritaskan vaksinasi untuk para lansia. Kepada lansia yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama maupun dosis kedua,â€ jelasnya. Lanjut Amanda, rencana Pemkot Bekasi untuk memberikan vaksinasi dosis ketiga bagi para tenaga pendidik dan guru menjadi preseden buruk. Praktik tersebut, berpotensi melanggar undang-undang kesehatan, kekarantinaan kesehatan, dan wabah penyakit menular yang menjamin kesetaraan akses vaksin bagi setiap orang. “Dan apabila tidak segera dievaluasi maka kemungkinan akan diikuti oleh pemerintah Kota/Kabupaten lain,â€ ungkapnya. Amanda meminta pemerintah memastikan distribusi vaksin dari pusat ke daerah sudah memerhatikan aspek capaian dan stok vaksin yang terbatas. “Dan menindak tegas bagi pihak yang memberikan vaksin dosis ketiga kepada kelompok non-tenaga (kesehatan),â€ imbuhnya. Adapun Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan terdiri dari Transparency International Indonesia, LaporCovid-19, LBH Jakarta, ICW, YLBHI, Lokataru, LBH Masyarakat dan Indonesia for Global Justice. Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersikeras untuk memberikan vaksin booster atau dosis ketiga untuk guru. Meskipun, pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan soal vaksinasi booster untuk guru. "Kan vaksinnya banyak, Moderna kita bisa jadikan booster, Pfizer kita bisa jadikan booster, vaksin kita banyak," ujar Rahmat saat ditemui dikawasan Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (5/10/2021). Rahmat berujar, pelaksanaan vaksinasi booster untuk tenaga pengajar dilaksanakan untuk meningkatkan imunitas guru di saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM). "Iya (divaksin booster), sama dengan nakes itu, apa bedanya, apalagi sekarang kan PTM," ujarnya. Lanjutnya, ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi booster untuk tenaga pengajar tinggal penentuan jadwal saja. "Kita lagi persiapkan yang ada ini kalau dia kan bisa kapan saja, saya sudah sampaikan tinggal sekarang kita tinggal laksanakan saja,â€ pungkasnya. (bbs/rie/ygi)