Kawal Revitalisasi Pasar Kranji, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Kaji Lagi PKS

Kawal Revitalisasi Pasar Kranji, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Kaji Lagi PKS

Faisal Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi--

KOTA BEKASI - Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal menegaskan, pihaknya bakal terus mengawal pihak eksekutif dalam hal ini Pemkot Bekasi terkait polemik yang terjadi.

"Kita dari komisi 1 akan terus mengawal pemkot dalam penyelesaian pasar Kranji Baru yang mana saat ini proses revitalisasi yang telah dikerjasamakan dengan pihak swasta menimbulkan polemik, sehingga merugikan pedagang," tandas Faisal, Selasa (6/12/2022).

Selain itu tambah politisi Partai Golkar tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan dibawah pimpinannya, juga akan melihat penyelesaian pihak Pemkot terkait perijinan dan regulasi lainnya.

BACA JUGA:Tiga Pasar di Bekasi Tunggak Kewajiban Konpensasi untuk PAD, Pasar Kranji Paling Besar

“Prinsipnya kita cuma mengawal pemerintah, bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan pembangunan pasar itu (Pasar Kranji Baru), kita periksa perijinan dan lain-lainnya aja,” tegas Faisal.

Faisal lebih jauh mengatakan, sedang terkait dengan pembangunan yang hingga kini disebutkan masih minim, secara  spesifik itu ranahnya komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Akan tetapi, kenapa sampai dengan saat ini belum juga selesai pembangunan itu yang kita pertanyakan ke pemerintah.

BACA JUGA:Rapat Revitalisasi Pasar Kranji Tanpa Kesimpulan, Ketua Komisi 1: Kota Bekasi Keren, Urus Pasar tidak Kelar

“Pembangunankan spesifiknya ke komisi dua, hanya kenapa sampai hari ini belum dibangun perjanjian kerja samanya seperti apa, dan kedepannya mau bagaimana itu yang kita tanyakan ke Pemerintah (Pemerintah Kota Bekasi),” tandas Faisal.

Terkait dengan adanya rencana kunjungan dari para pedagang Pasar Kranji Baru ke DPRD Kota Bekasi kembali diri nya menegaskan bahwa itu tidak jadi masalah.

BACA JUGA:Penunjukan Dirut PDAM Tirta Patriot, Tri Adhianto: Itu Kewenangan Saya Sebagai Plt Wali Kota

“Gak apa-apa. Kalau memang terkait pembangunan nanti bisa konsultasi ke komisi dua, kalau kita kan (komisi 1) lebih pada tata kelola pemerintah, kita tanya pihak-pihak terkait itu bagaimana bekerja samanya gitu,” tutupnya.***

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: