Buntut Kerusuhan Pasar Rengasdengklok, Pemkab Karawang Vs Parpol Saling Tuding

KARAWANG- Buntut kerusuhan Pasar Rengasdengklok saat merelokasi para pedagang ke pasar baru masih memunculkan kontroversi di tengah publik.

Buntut kerusuhan Pasar Rengasdengklok Ketua DPD Partai Golkar Karawang, H. Sukur Mulyono sangat menyayangkan tudingan yang disampaikan Sekda Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri terkait ada penunggangan dari Partai Politik.

Dalam tudingan tersebut disampaikan Sekda kabupaten Karawang, bahwa adanya dugaan para pedagang pasar lama Rengasdengklok kembali menolak untuk ditertibkan dan direlokasi itu ditunggangi politik oleh salah satu partai,

Dikatakan Mulyono, itu merupakan pernyataan yang sangat tidak mendasar dan sangat tidak elok diucapkan oleh pejabat Karawang, terlebih beliau juga mengatakan bahwa katanya mereka Hearing difasilitasi oleh salah satu partai.

BACA JUGA:Bupati-Wabup Optimis Pasar Rengasdengklok Bisa Diresmikan Tahun Ini

 

“Memang benar, kami DPD partai Golkar Karawang memfasilitasi Hearing Pedagang Rengasdengklok dengan DPRD Karawang” ucap Mulyono, Sabtu 10 Desember 2022.

Menurut Mulyono, mengingat banyaknya aduan dari Pedagang Rengasdengklok ke DPD Partai Golkar yang mengeluhkan mahalnya harga kios di pasar baru Proklamasi.

“Atas dasar itulah kami meminta fraksi partai Golkar di DPRD Karawang untuk mengajukan Hearing ke pimpinan DPRD” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya berpikir cara itu adalah langkah yang tepat dengan memfasilitasi mereka untuk menyampaikan aspirasinya tersebut langsung pada wakil rakyatnya.

BACA JUGA:Polisi Bekuk 2 Pelaku Curanmor di Rengasdengklok, Nih Penampakannya ...

“Dari 7 fraksi yang ada, 6 Fraksi hadir, 5 Fraksi menyepakati membuat rekomendasi untuk meminta pemerintah daerah menunda Relokasi dan 1 Fraksi meminta Hearing untuk di Re-schedule,namun sayangnya pada saat hearing Sekda Acep Jamhuri tidak hadir di pertemuan itu” paparnya.

Sementara Mulyono mengucapkan, Lalu yang dikatakan bahwa ada partai yang menunggangi aksi para pedagang itu dimana.

“Sejauh yang kami tau, tidak ada satupun pedagang yang menolak, terlebih itu dari kamipun sama tidak menolak relokasi, mereka mendukung program pemerintah. Namun demikian, Yang dirasakan para pedagang saat ini adalah harga kios disana yang dinilai oleh mereka sangat mahal” imbuhnya.

Seperti diketahui, sudah seharusnya pihak pemerintah daerah khususnya Sekda Karawang mengakomodir aspirasi mereka dengan realistis dan berpikir jernih dan logis. Jangan justru memutarbalikkan fakta, terlebih dengan menuduh aksi mereka itu ditunggangi partai politik.

BACA JUGA:Rebutan Lahan Parkir, Karang Taruna-Ormas Ini Saling Serang, Tugu Rengasdengklok Mencekam

“Justru Kami sangat mengharapkan adanya komunikasi baik antara pedagang, pengembang dan pihak pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Lakukan dialogis terbuka dengan mereka, bukan justru mencari-cari alibi pembenaran yang justru bisa menimbulkan masalah baru. Selesaikan pokok permasalahannya, yaitu Rasionalisasikan harga kios di pasar baru proklamasi sehingga bisa terjangkau para pedagang di Rengasdengklok agar mereka bisa tetap berusaha sebagaimana biasanya” ungkapnya.

Mulyono berharap, hadapi keluhan mereka dengan hati nurani sebagai warga masyarakat Karawang. Bantu mereka untuk bisa lebih maju dan berkembang dalam usaha yang sedang dijalaninya.

“Ingat, tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang” tegasnya.  **

Sumber: