PDAM Purwakarta Banjir Keluhan Pelanggan, Layanan Memble-Keuangan Lesu

 

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID- Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta menerima audiensi warga yang mengeluhkan kelangkaan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Gapura Tira Rahayu.

 

Pada hari Senin 22 Mei 2023 lalu, anggota Komisi II DPRD Purwakarta telah menerima audiensi warga dari Perum Dian Anyar. Sehari kemudian, Selasa 23 Mei 2023 giliran warga Perumnas Gandasari, Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao juga mengadukan hal yang sama sulitnya mendapatkan pasokan air dari Perumdam Gapura Tirta Rahayu (GTR).

 

Warga pelanggan Perumda GTR diterima di ruangan rapat Gabungan Komisi (Gabkom) gedung DPRD Purwakarta dilantai II. Kedatangan warga dari Perum Dian Anyar dan Perumnas Gandasari diterima oleh Sekretaris Komisi II DPRD Purwakarta, H. Alaikassalam, SH.I (Ketua Fraksi PKB) didampingi anggota Komisi II lainnya antara lain; Fitri Maryani (F. Gerindra), H. Dedi Sutardi (F. PKS), H. Amas Mastur (F. DPN) dan Agus Sugianto, SE (Ketua Fraksi Berani - gabungan partai Berkarya, PAN dan Hanura).

 

Pada hari kedua, pertemuan antara warga Perum Gandasari dan anggota komisi II juga dihadiri manajemen Perumdam GTR yang diwakili oleh Dewan Pengawas Perumdam Gapura Tirta Rahayu, Riana beserta sejumlah pejabat setempat dan pengelola Perumnas Gandasari, Agus Widodo.

"Sekarang kita akan mendengarkan dari anggota Komisi II. Silahkan," kata Alek-sapaan Sekretaris Komisi II Alaikassalam- memberi waktu anggota Komisi II untuk menyampaikan saran dan pendapatnya.

 

"Tolong bapak dan Ibu dicatat janji dari manajemen Perumdam Gapura Tirta Rahayu dan Perumnas Gandasari yang akan menyelesaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam rapat ini. Kita akan kawal bapak dan ibu atas persoalan ini. Kalau mereka (Perumdam Gapura Tirta Rahayu dan Perumnas Gandasari) ingkar janji laporkan ke kami," kata Fitri Maryani, salah satu anggota Komisi II DPRD Purwakarta.

 

Setelah dua hari berturut-turut warga mendatangi gedung dewan, pada Rabu (24/5/2023) anggota Komisi II DPRD Purwakarta mengadakan kunjungan kerja ke kantor Perumdam GTR dan inspeksi langsung kelapangan setelah mendapat penjelasan dari pejabat terkait di Perumdam GTR, .

 

Saat anggota Komisi II DPRD Purwakarta yang mendatangi kantor Perumdam Gapura Tirta Rahayu di Jalan Basuki Rahmat sejak pukul 10.00 hingga pukul 11.45 yang diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Gapura Tirta Rahayu Dadang Saputra, Direktur Teknik Susanto dan Direktur Keuangan Sartika Tirta Dewi serta didampingi pejabat teknis Perumda Gapura Tirta Rahayu, Dewan Pengawas Perumda Gapura Tirta Rahayu, Riana Wangsadireja.

 

Sedangkan anggota Komisi II yang melakukan kunjungan ke kantor Perumdam Gapura Tirta Rahayu dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Purwakarta H. Alaikassalam, SH.I, (Ketua Fraksi PKB) dengan anggota Komisi II lainnya diantaranya; Hj. Putriarti Putik, SE, (F. Golkar), Fitri Maryani (F. Gerindra), Dedi Sutardi (F. PKS), Conrad Surawijaya (F. DPN) dan Agus Sugianto (F. Berani).

 

Dari temuan dilapangan atas kunjungan anggota Komisi II DPRD Purwakarta terlihat pihak Perumdam GR memang sedang berjibaku berusaha memperbaiki pipa yang bocor dan terputus akibat berbagai faktor di lapangan.

 

Diperoleh informasi beberapa hari terakhir, sejumlah pelanggan Perumdam GTR sekarang sudah mendapatkan air bersih dari Perdam GTR, kendati masih ada disejumlah tempat yang belum teraliri.

 

Kejaksaan-Polisi Siap Usut Dugaan Korupsi

 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menegaskan siap melakukan pengusutan kasus dugaan kebocoran anggaran di Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu atau PDAM Purwakarta.

 

Hal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohayatie saat dimintai tanggapan adanya dorongan agar aparat penegak hukum (APH) melakukan pengusutan kasus dugaan kebocoran anggaran di PDAM Purwakarta.

"Pada intinya kita siap melakukan pengusutan, apa lagi kalau ada laporan resmi yang masuk ke Kejari Purwakarta soal adanya kasus dugaan korupsi PDAM Purwakarta," kata Kajari Purwakarta Rohayatie,kepada awak media, Senin (19/6).

 

Rohayatie menjelaskan, untuk mempermudah masyarakat menyampaikan adanya dugaan tindak pidana korupsi, Kejari Purwakarta memiliki Sistem Informasi Manajemen Indikasi Korupsi atau disingkat SIMPINK. SIMPINK diluncurkan saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2022, yang lalu.

Sumber: