Komnas PA Miris Melihat Banyak Sekolah Ambruk di Karawang, Sebut Pemkab Tak Serius Urus Pendidikan

KARAWANG- Komnas PA miris melihat banyaknya sekolah yang rusak dan ammbruk di Kabupaten Karawang. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan jika melihat APBD Karawang yang besar tapi tidak memakai skala prioritas.

Menyikapi banyaknya Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ambruk. Dan banyaknya aduan terkait biaya sumbangan perbaikan, maupun pembangunan sekolah di Karawang di Tahun ajaran baru ini, Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Wawan Wartawan,SH menilai Pemkab tak serius urus pendidikan di Karawang.

Jika diurus secara serius, Wawan menyakini APBD Karawang mampu membenahi semuanya, misal sekolah rusak jangan lagi ada bahasa tidak ada anggaran.

“Tergantung kepekaan kepala daerahnya, ngerti tidak permasalahan di bawah, tim TAPD harus lebih selektif terkait alokasi anggaran yang ada,” kata Wawan, kemarin.

Wawan menyoroti pembangunan drainase yang dinilainya bukan menjadi hal yang prioritas, pemasangan uditch sepanjang jalan Ahmad Yani mulai dari Dealer Suzuki – Hotel Karawang Indah ataupun normalisasi saluran di sepanjang jalan Surotokunto ataupun di depan Kantor PUPR bukan menjadi hal yang prioritas dan alokasi anggaranya bisa lebih leluasa digunakan untuk akselerasi perbaikan sarana pendidikan.

BACA JUGA:Serem Banget, Siswa MPLS di Karawang Kesurupan Massal di Jumat Malam, Orang Tua Histeris

Masih banyak lagi titik-titik pembangunan di tahun 2023 ini yang seharusnya buka. Menjadi perioritas utama, terutama pembangunan-pembangunan di selatan Karawang yang sarat konflik kepentingan.

Wawan juga menyayangkan pungutan sumbangan pendidikan dengan dalih sudah disepakati oleh pihak sekolah, komite dan orang tua. Harusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan sarana pendidikan.

Dalih kesepakatan orang tua jangan jadi melegitimasi pungutan liar di sekolah.

Masih banyak lagi titik-titik pembangunan di tahun 2023 ini yang seharusnya buka. Menjadi perioritas utama, terutama pembangunan-pembangunan di selatan Karawang yang sarat konflik kepentingan.

BACA JUGA:Liburan Aman, Main di Pantai Gak Takut Belang, Simak Cara Amankan Kaki dari Matahari

Wawan juga menyayangkan pungutan sumbangan pendidikan dengan dalih sudah disepakati oleh pihak sekolah, komite dan orang tua, harusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan sarana pendidikan.

“Dalih kesepakatan orang tua jangan menjadi dasar legitimasi untuk melakukan pungutan,” ujarnya.

Wawan berharap, untuk rencana pembangunan tahun 2024 Pemkab dan pihak legislatif bisa lebih memilah kebutuhan urgensi masyarakat dibawah. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Sumber: