UPTD Pasar Kranji Bentuk Panitia Pemilihan RWP

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Kepala Unit Pasar Kranji Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi mulai membentuk panitia pemilihan Rukun Warga Pasar (RWP) periode 2023-2026. Dalam pemilihan nanti akan mengacu aturan yang telah ditentukan Disdagprin.

Saat ini panitia pemilihan telah dibentuk dan mulai bekerja untuk pendaftaran bakal calon. Pemilihan Ketua RWP Kranji Baru  akan mengacu pada peraturan baru Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kota Bekasi.

"Panitia Pemilihan RWP sudah dibentuk, jadi siapa yang berminat bisa mendaftar langsung ke Panitia. Nanti diberikan panduan teknis terkait tatatertibnya,"ungkap Agus Sudrajat Kepala Unit Pasar Kranji Baru kepada KBE, Jumat (4/8/2023).

BACA JUGA:Temuan Pemalsuan Data Peserta PPDB Online 2023, Disdik Jabar Sebut Ini Modusnya dan Tengah Didalami

Dikatakan bahwa Pasar kranji adalah tempat usaha yang harus dijaga bersama. Agenda musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan RWP sebagai bentuk rasa tanggung jawab UPTD Dinas Perdagangan dan Perindusttian Kota Bekasi.

"Kepada Panitia yang sdh terbentuk dapat kiranya bekerja dengan baik,  dan kita sukseskan agenda Pemilihan ketua RWP,"tegas Agus mengingatkan tentang petunjuk teknis dalam pelaksanaan.

BACA JUGA:Gubernur Jabar Pastikan Pesantren Al Zaytun Tak Dibubarkan, Pasca Penetapan Tersangka Panji Gumilang

Menurutnya untuk juklak-juknis telah di terbitkan oleh Dinas Disdagperin Kota Bekasi itu sebagai pedoman Pelaksanaan agar tertib dan transparan.

Junaedi pedagang pakaian di Pasar Kranji Baru mengapresiasi segera dilaksanakan pemilihan Ketua RWP yang telah lama vakum. Keberadaan RWP kedepan diharapkan benar-benar mewakili suara para pedagang.

BACA JUGA:Paripurna DPRD Kota Bekasi Diwarnai Interupsi, Tri Adhianto : Saya Ikuti Saja Prosesnya

"Saya dagang di pasar kranji sudah hampir 20 tahun dan baru kali ini saya mengenal sosok Kepala Unit yang begitu dekat dengan pedagang,"pujinya.

Diketahui bahwa RWP Pasar Kranji Baru sudah lama vakum sejak pelaksanaan revitalisasi yang pelaksanaan masih belum ada kepastian. ***

Sumber: