Ribuan Bacaleg DPR RI Dinyatakan TMS, Diberi Kesempatan Perbaikan

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID  - Ada ribuan bakal calon legislatif untuk DPR RI dinyatakan tak memenuhi syarat alias TMS. Namun demikian partai politik diberi waktu untuk melakukan perbaikan. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahsa dari hasil verifikasi administrasi,masih banyak bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR yang belum melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai syarat pencalonan. 

"Bacaleg yang belum melengkapi dokumen sebagai syarat pencalonan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),"ungkap  Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu Idham Holik. 

BACA JUGA:Pemerintah Buka 572.496 Formasi CPNS dan PPPK 2023, 80 Persen untuk Honorer, Sarjana Baru Harus Bersabar

"Dokumen belum lengkap atau belum absah menjadi salah satu penyebab bacaleg dinyatakan TMS dalam verifikasi administrasi perbaikan,"tambah Idham Holik kepada wartawan, dilansir pada Selasa (8/8/2023).  

Dia menyebut beberapa dokumen yang belum dilengkapi antara lain aurat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba serta keterangan pengadilan. 

Namun KPU masih memberikan waktu perbaikan kepada partai politik untuk melengkapi dokumen persyaratan bacaleg. 

BACA JUGA:Gubernur Ridwan Kamil Kaji Rute Kereta Gantung di Jabar

"Waktu perbaikan dapat dilakukan saat jadwal pencermatan daftar calon sementara (DCS) yang dilaksanakan pada 6 hingga 11 Agustus 2023," terang dia. 

Hal tersebut mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023. "Aturan itu menyatakan, dokumen bacaleg berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan TMS dapat diganti pada masa pencermatan rancangan DCS," tuturnya. 

BACA JUGA:Forum Jabar Sehat Diminta Terapkan Empat Filosofi Sunda Ini

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan persyaratan dokumen bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI. Hasilnya dari 10.323 bacaleg, 83,84 persen memenuhi syarat (MS).  

Ada 83,84 persen yang dokumen pencalonannya dinyatakan mermenuhi syarat (MS)," kata anggota KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Minggu (6/8/2023).  

BACA JUGA:Tiga Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Diperiksa Inspektorat Jabar Soal Dana Desa

Sumber: