Dibalik Usulan Pj Wali Kota Bekasi, Forkim Nilai Suara Dukungan Fraksi PDI-P Pecah Antara Dua Nama

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pengusulan tiga nama Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi oleh DPRD Kota sarat adanya intervensi kekuatan besar menjelang pemilu 2024 untuk tujuan tertentu. 

Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia mengkritisi Fraksi PDI Perjuangan yang dianggap tidak sehaluan dibalik pengajuan nama Penjabat (PJ) Wali Kota Bekasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Ketidak harmonisasn ditubuh Fraksi PDI Perjuangan itu terihat dari ungkapan anggota DPRD Kota Bekasi Arif Rachman Hakim yang mengaku tidak dilibatkan dalam usulan PJ. Wali Kota Bekasi.

Untuk diketahui bahwa sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 10.2.1.3/3736/SJ Tanggal 21 Juli 2023. Ada pun Usulan Nama Calon Penjabat Wali Kota. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kota mengusulkan tiga nama, diantaranya: Drs. Makmur Marbun, M.Si, Ir. A. Koswara, M.P dan Dr. dr. Kusnanto Saidi, Mars. 

BACA JUGA:Final, Ini 3 Nama Pj Wali Kota Bekasi yang Sudah Diajukan ke Kemendagri

Hal ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD H. M. Saifuldaulah, SH, MH, M.Pdi dalam surat Nomor: 172.6/4869/DPRD.PP Tanggal 4 Agustus 2023.

Melihat hal itu Forkim mengakui bahwa suhu politik menjelang kontestasi Pemilu sedang memanas di PDI Perjuangan Kota Bekasi, Ia mengibaratkan ada 2 gajah besar, jika bukan satu garis pasti di tinggal. 

"Disisi lain PDIP mengusulkan nama Makmur Marbun selain nama Kustanto yang dimana kita melihat ada kepentingan politik praktis menjelang Pemilu 2024 nanti," ungkap Koordinator Forkim, Mulyadi, melalui rilis resminya ke karawangbekasi.disway.id,pada Sabtu (12/8/2023).

BACA JUGA:WARGA KOTA BEKASI HARUS TAHU... Tiga Calon Pj Wali Kota Diusulkan, Satu Nama Pernah Disebut Dalam Kasus Pepen?

Mulyadi mengatakan akan memanas di level birokrasi Kota Bekasi, akan terjadi dalam catatan Pemilu sebelumnya. 

Ada kecenderungan Aparatur Sipil Negara yang kurang netral. Mereka (ASN) jelasnya akan berpihak kepada calon tertentu untuk kepentingan pragmatis. 

"Ini harus diantisipasi agar tidak terjadi di Kota Bekasi penunjukan Pj. Wali Kota berperan untuk menjaga netralitas ASN,"tukasnya. 

"Pj. Wali Kota harus bisa menjadikan contoh yang baik bagi ASN yang dipimpinnya dengan tidak memihak pada Parpol atau calon tertentu,"tambah Mulyadi.

BACA JUGA:Gebrak Kali Cikeas, Ratusan Relawan Bersihkan 2,5 Ton Sampah di Bantaran Sungai

Sumber: