Komisi IV Dorong FGD Fordas Cilamaya Berbunga Segera Rampung, dan Wujudkan Aksi

Komisi IV Dorong FGD Fordas Cilamaya Berbunga Segera Rampung, dan Wujudkan Aksi

Komisi IV Dorong FGD Fordas Cilamaya Berbunga Segera Rampung, dan Wujudkan Aksi--

Bandung - Guna menghasilkan lingkungan yang bersih dan terjaga, DPRD Provinsi Jawa Barat dorong urgensi pembentukan personalia teknis Satgas Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya.

 

Ketua Komisi IV, Tetep Abdul, dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Cilamaya Berbunga di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Senin (22/8/2023), menekankan pentingnya pembentukan Satgas Cilamaya sebagai langkah nyata dalam menghadapi isu pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya.

 

Fordas Cilamaya Berbunga memberikan gambaran mengenai situasi DAS Cilamaya yang saat ini mengalami pencemaran dan bau tak sedap, berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Keadaan ini tidak hanya terbatas pada Sungai Cilamaya, tetapi juga terjadi pada 72 aliran sub DAS Cilamaya.

 

Tetep Abdul menjelaskan, "Kami bertemu dengan Fordas Cilamaya Berbunga untuk membahas langkah-langkah mengatasi pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya. Mereka mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2022 mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya serta Kali Bekasi."

 

BACA JUGA:Selesai Jabatan Gubernur, Ridwan Kamil Bertekad Tak Berhenti Bangun Masjid

 

Lebih lanjut, Tetep Abdul menambahkan bahwa Fordas Cilamaya Berbunga menuntut percepatan pembentukan personalia teknis Satgas Cilamaya yang telah lama tertunda. Sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian bersama berbagai pihak terkait mengenai pembentukan Satgas Cilamaya, namun pelaksanaannya masih dalam tahap Focus Group Discussion (FGD) dan inventarisasi masalah.

 

Tetep Abdulatip menegaskan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi terkait, serta masyarakat dalam mengatasi kerusakan lingkungan DAS Cilamaya. Dia menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan kerjasama lintas sektor.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: