KPU Karawang dan LBH Cakra Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada 2024

BACA JUGA:Nonton NieR:Automata Ver1.1a Part 2 Episode 4 Sub Indo

Senada dengan yang disampaikan aktivis HAM Gugun Kurniawan, ia mengungkapkan, terjadinya pelanggaran HAM dalam proses pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada itu apabila pihak pemegang kekuasaan ataupun penyelenggara pemilihan melakukan intervensi kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, hal tersebut dapat dilakukan melalui politik uang, dan politik uang ini bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan pemberian uang tunai ataupun secara tidak langsung, yaitu dengan pemberian bantuan melalui program dan kebijakan pemerintah.

"Disini ada dugaan mobilisasi yang dilakukan oknum penguasa. Sehingga dengan adanya politik uang itu, bisa menggiring kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dan ini merupakan suatu pelanggaran HAM," kata Gugun.

Ia meminta kepada Gakkumdu agar bisa bekerja dengan optimal dalam melakukan penegakkan hukum pada perhelatan Pilkada mendatang. 

BACA JUGA:Dongkrak Wisatawan, Pemkab Bekasi Resmikan Taman Bermain Anak di Wisata Adventure Kawung Tilu Bojong Rangkas

"Gakkumdu harus lebih pro aktif lagi untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan. Jangan sampai masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada pihak peyelenggara pemilihan," tandas Gugun.

Gugun mengajak masyarakat untuk menolak terjadinya politik uang. Ia pun meminta agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan sosok pemimpin kepala daerah selanjutnya.

"Di Pilkada ini mari kita lawan politik uang, karena politik uang itu bisa mematikan kebebasan kita dalam memilih sosok pemimpin. Kita juga harus kritis terhadap calon yang akan kita pilih, dan jangan takut untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan yang baik untuk kemajuan Karawang kedepan," kata Gugun.

Disisi lain, akademisi Dosen Fisip Unsika Gili Argenti, S.IP., M.Si. memaparkan, netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhelatan kontestasi pemilihan sangat memprihatinkan. Seharusnya ASN harus teguh untuk tidak masuk dalam politik praktis. 

BACA JUGA:Nonton Shikanoko Nokonoko Koshitantan (My Deer Friend Nokotan) Episode 4 sub Indo

Menurutnya, ASN itu bukan milik kelompok tertentu, tetapi ASN itu milik publik. Sebagai entitas yang netral, harusnya para ASN jangan mau dijadikan sebagai alat politik dari paslon manapun. Dan kerawanan mobilisasi ASN ini tidak hanya besar kemungkinan dilakukan oleh petahana, tetapi juga oleh paslon lainnya.

"Karena tidak menutup kemungkinan, paslon lain juga memiliki jejaring, kerabat, atau ikatan komunikasi lainnya. Maka masyarakat harus terus mengawasi jangan sampai terjadi hal ini," terangnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat mendalami visi dan misi para pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024, serta jangan luput untuk mempertimbangkan rekam jejak dari para paslon tersebut.

"Rekam jejak para paslon ini sangat penting untuk kita cermati sebelum memilih. Karena sebelum menentukan nasib Karawang kedepan, kita harus sejenak melihat kebelakang melalui rekam jejak itu. Karena kita harus memilih pemimpin yang berkualitas," jelasnya.

Sumber: