KPU Karawang dan LBH Cakra Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada 2024

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang bersama LBH Cakra Indonesia menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk Pilkada 2024. Acara tersebut mengangkat tema "Pilkada Karawang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".

Dalam kesempatan itu menghadirkan narasumber akademisi Dosen Fisip Unsika Gili Argenti, S.IP., M.Si. dan aktivis HAM Gugun Kurniawan.

Ketua KPU Karawang Mari Fitriana menyampaikan, kegiatan diskusi tersebut merupakan langkah KPU dalam mensosialisasikan peraturan dan tahapan Pilkada 2024. 

"Sosialisasi ini akan terus kami lakukan kepada semua elemen masyarakat. Alhamdulillah pada acara hari ini, semua kalangan masyarkat hadir, sehingga sosialisasi yang kami berikan bisa berjalan efektif," ujar Mari, kepada karawangbekasi.disway.id, Sabtu, 27 Juli 2024, di RM Alam Ceria.

BACA JUGA:Apes! 4 Motor Mahasiswa yang Sedang KKN di Tamansari Hilang Digondol Kawanan Maling

Mari menerangkan, mengenai perspektif HAM dalam Pilkada, pihaknya sebagai penyelenggara pemilihan akan lebih meningkatkan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan menghormati hak-hak warga negara.

"Tentunya kami akan meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada nanti, layanan informasi tahapan Pilkada yang akuntabel, dan kami akan mensupport Gakkumdu dalam penegakan hukum selama proses Pilkada," jelas Mari.

Sementara itu, Pendiri LBH Cakra Indonesia Dadi Mulyadi mengatakan, edukasi politik ini sangat penting dilakukan, sebab dalam era politik saat ini sangat rentan terjadi penyalahgunaan media sosial dan politik uang.

"Dengan kegiatan seperti ini pihak penyelenggara pemilihan bisa lebih dekat dengan masyarakat sipil. Edukasi politik ini penting, karena di era politik sekarang rentan terjadi penggunaan gadget yang tidak bijak," ungkap Dadi.

BACA JUGA:Sekda Kabupaten Bekasi Apresiasi Program Sugity Peduli Stunting untuk Generasi Emas 2045

Dadi mengingatkan pada perhelatan Pilkada nanti, masyarakat jangan sampai ikut terprovokasi dalam suasana politik yang sangat kompleks, karena bisa berurusan dengan hukum.

"Kalau ada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan langsung terprovokasi, tapi harus di saring dulu dan diverifikasi. Jangan sampai melakukan ujaran kebencian yang akhirnya bisa terjerat UU ITE dengan ancaman hukuman pidana," papar Dadi.

Ia juga meminta kepada para elit politik untuk selalu memiliki sikap sebagai negarawan, agar tidak memicu terjadi konflik vertikal maupun horizontal dalam proses politik.

"Jangan sampai ketika kalah berdebat gagasan, jadi kemana-mana, yang mengakibatkan terjadi gesekan. Maka, ketika kampanye nanti harus dilakukan dengan smooth, yang bisa menenangkan masyarakat. Elit politik harus bersikap negarawan," tegas Dadi.

Sumber: