Kembangkan UMKM, Pasangan ASIH Komitmen Berikan Akses Permodalan hingga Pembinaan

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH) berkomitmen untuk memberikan akses permodalan yang mudah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Komitmen itu disampaikan Ahmad Syaikhu usai meninjau salah satu UMKM di Kota Bekasi bernama Mpok Nini di Jalan Tawes Raya Kios, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (10/10/2024).

Syaikhu mengatakan bahwa kendala utama yang dirasakan para pelaku UMKM di Jabar saat ini adalah terkait dengan permodalan.

"Itulah makanya kita sangat bersyukur Jabar ini punya perbankan yang bagus, bank Jabar Banten yang dengan itu sesungguhnya bisa mensupport adanya UMKM-UMKM atau yang bahkan mikro untuk bisa diberikan permodalan yang memadai," ucap Syaikhu.

BACA JUGA:Kreasi Tuli Indonesia Gelar Pelatihan Menjahit Untuk Disabilitas di Karawang

BACA JUGA:BKKBN Optimis Angka Stunting di Karawang Turun, Tim Monev Berikan Beberapa Catatan Penting

Syaikhu juga menceritakan kisah suksesnya mengembangkan UMKM lewat program kredit usaha mikro dengan nilai Rp650 miliar. 

"Dulu saya ketika di DPRD menggulirkan namanya kredit usaha mikro, kisarannya ketika itu Rp650 miliar untuk bisa berkembang dengan pesat. Saya kira sekarang ini sejak Covid-19, UMKM ini mulai bisa recovery ya sangat layak kedepan diberi permodalan," akunya.

Adapun persoalan kedua terkait dengan kemasan. Syaikhu menyebut, produk UMKM di Jabar ini harus dikemas dengan semanarik mungkin agar dapat menarik banyak minat calon pembeli.

"Karena biasanya produk yang bagus tapi kemasannya gak menarik orang gak tertarik untuk membeli, tapi kalau kemasannya bagus maka akhirnya ini menjadi daya tarik," ungkapnya.

BACA JUGA:Program Kemasan Gratis Banjir Peminat, Dinkop UKM Karawang Berlakukan Proses Kurasi

BACA JUGA:Polemik Foto yang Viral di Medsos, KPU Karawang Layangkan Somasi ke Dewan PKS Mumun Maemunah

"Oleh karena itu edukasi terhadap kemasan ini menjadi hal yang harus diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah," lanjutnya.

Sedangkan persoalan ketiga yakni terkait dengan pemasaran. Menurutnya, ketersediaan tempat berjualan UMKM juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah.

Sumber: