DPRD Kabupaten Bekasi Masih Berebut Kursi Pimpinan, Banyak Pekerjaan Tertunda

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Proses penetapan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2024-2029 masih berkelit diinternal masing-masing partai. Akibatnya satu bulan lebih 55 para legislatif terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu belum bisa berkerja.

"Penetapan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi ini ada batas waktu nya. Kita udah satu bulan lebih teman-teman dewan gak ngapa-ngapain. Kita sudah nerima honor. Kita masa makan gaji buta sebulan ini ada kerjaan belum bisa di kerjain," ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Syaiful Islam ketika dikonfirmasi Cikarang Ekspress. 

Syaiful islam menyebut berkelit nya penetapan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi ini disinyalir adanya maksud diperlambat. Sebab sejumlah rangkaian pembahasan sudah dilakukan pihaknya seperti pembahasan tatib.

"Artinya kita ngedorong agar unsur pimpinan cepat ditetapkan. Emang keperluan nya apa sih di lama-lamain. Apakah ada hal urgen kan gak ada. Pembahasan tatib aja sudah selesai. Dimana ada beberpa poin yang berubah," kata dia.

BACA JUGA:Punya Visi Misi Jelas Majukan Provinsi Jabar, DDII Jawa Barat Deklarasi Dukung Pasangan ASIH

BACA JUGA:Hoaks Larangan Pernikahan di Hari Libur, Kemenag Karawang Tegaskan yang Libur Kantor KUA

"Karena kan anggota dewan saat ini bertambah dari 50 ke 55. Yang kedua menambah jumlah omisi personil juga berubah. Sekarang di lambat-lambatin mau ngapain, kepentingan nya apa. Kan bingung," ungkap dia.

Senada diungkapkan, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Rudy Rafly pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi dari masyarakat saat ini sudah banyak diadukan kepadanya. Meskipun demikian saat ini pihaknya belum bisa berkerja sepenuhnya.

"Aspirasi dari masyarakat ini memang banyak yang datang dan mengadukan kepada kita berkaitan dengan persoalan-persoalan yang melekat di masyarakat," ungkap dia.

"Ada contoh misalnya wilayah yang memang butuh pembangunan dimana itu jalan atau butuh jembatan buat mobilitas masyarakat keseharian nya yang dimana sering kali disampaikan kepada kita di daerah pemilihan (Dapil) kita," sambungnya.

BACA JUGA:Jadi Sorotan KPK, Karawang Disebut Masuk Zona Waspada Tindak Pidana Korupsi

BACA JUGA:Kick Offf Program Getas, BKKBN dan Jababeka Kolaborasi Cegah Stunting

Dengan begitu, kata polisi muda itu, penetapan unsur pimpinan harus segera di laksanakan. Hal itu bertujuan untuk para wakil rakyat yang telah diamanahkan oleh masyarakat itu bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. 

"Memang semua anggota dewan ini ingin cepat dilakukan nya penetapan unsur pimpinan agar didefinitifkan kedepan supaya para dewan ini bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Dimana supaya masyarakat itu bisa melihat dewan yang dipilih nya kemarin ada kerja nya bukti nyata nya ada," tukasnya. 

Sumber: