Rapat Koordinasi, Pemkab Karawang Pastikan Kesiapan Logistik Pilkada Hingga TPS Rawan Bencana

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun 2024 terus mematangkan persiapan Pilkada serentak, termasuk memastikan distribusi logistik tepat waktu dan tepat sasaran.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang, Teppy Darmawan, menyatakan bahwa fasilitasi pemilihan umum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari penyediaan anggaran hingga kelancaran distribusi logistik.

“Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan KPU. Kami sudah mempersiapkan anggaran daerah, melakukan koordinasi, hingga membantu memastikan distribusi logistik ke KPU berjalan aman dan lancar. Saat ini kondisi masyarakat terpantau aman, dan kami berharap hingga hari pemilihan tidak ada gangguan apa pun,” ujar Teppy, Kamis (21/11).

Sementara itu, Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menjelaskan bahwa pihaknya mulai mendistribusikan logistik pemilu sejak 24 November 2024. Namun, ada beberapa kecamatan yang tidak menyimpan logistik di kantor kecamatan. 

BACA JUGA:BPIP Gelar FGD Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAPMPRS No.XXXIII/MPRS/1967 terhadap Pemulihan Nama Baik Sukarno

BACA JUGA:Ribuan Kendaraan Nunggak Pajak Terjaring Razia Samsat Karawang, 197 Pemilik Langsung Bayar di Tempat

"Ada enam kecamatan, yakni Batujaya, Ciampel, Cilamaya Wetan dan Kulon, Jayakerta, serta Tirtajaya, yang menggunakan gudang sewaan sebagai tempat penyimpanan. Hal ini karena kantor kecamatan tidak memungkinkan, seperti di Ciampel yang sedang direnovasi,” katanya. 

Gudang sewaan tersebut juga akan digunakan sebagai lokasi rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Agus Somantri, sebagai camat cibuaya menambahkan bahwa distribusi logistik juga sudah mulai bergeser ke tingkat desa dengan pengawasan ketat. 

"Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar, termasuk memonitor logistik yang telah berpindah ke desa. Semua pihak, mulai dari PPK hingga KPU, bekerja sama untuk memastikan tidak ada kendala teknis di lapangan," ungkapnya.

Pemerintah daerah juga telah mengantisipasi kemungkinan bencana alam yang dapat menghambat akses menuju TPS.

BACA JUGA:Dugaan Pencemaran Udara, DLH Karawang Panggil PT. Arbith Energy Perkasa-Undang UPTD Pengawas Ketenagakerjaan

BACA JUGA:LPCK Gelar RUPSLB 2024, Menyetujui Rights Issue 3 Miliar Saham

 "Ada dua TPS yang jalannya masuk kategori rawan bencana. Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan akses ke TPS tetap aman. Komando pengendalian ada di PPK, yang nantinya melapor ke KPU dan BPBD jika terjadi kendala,” pungkas Teppy Darmawan. 

Sumber: