Hasil Rapat Evaluasi TPID : Kabupaten Bekasi Aman dari Inflasi Tinggi

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Tingkat inflasi di Kabupaten Bekasi diklaim dilaporkan masih dalam posisi aman. Berdasarkan hasil rapat evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah pusat yang dipimpin Kemendagri, Kabupaten Bekasi berada di peringkat ke-9 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

"Berdasarkan rapat evaluasi hari ini Kabupaten Bekasi tingkat inflasinya masih posisi aman, kita di posisi ke 9 diantara 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Jadi bukan inflasi yang tertinggi. Inflasi tertinggi itu adalah urutan nomor 1 sampai 3. Dan itu dapat perhatian khusus dari Kemendagri," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Joharul Alam, Senin (06/01).

Namun, Joharul menegaskan pentingnya pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang memengaruhi inflasi, seperti beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan minyak. Salah satu perhatian khusus adalah cabai, yang saat ini masih kekurangan surplus di Kabupaten Bekasi.

"Di kita yang masih kekurangan surflus nya yaitu cabai. Cabai ini ada yang surflus di Kabupaten/Kota lain antara lain di Garut. Kita  di minta oleh Kemendagri itu mengatur distribusi nya sehingga stok kita menekan lajur inflasi itu sendiri di Kabupaten Bekasi," jelasnya.

BACA JUGA:Penampakan Menu Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bekasi

BACA JUGA:Pemkab Bekasi Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis, Fokus Ciptakan Generasi Emas

PPN 12% Tidak Berdampak Langsung pada Inflasi

Terkait pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, Joharul memastikan pajak tersebut tidak berdampak langsung pada komoditas kebutuhan pokok.

"PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, seperti mobil, televisi, atau barang sejenis. Kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan cabai tidak dikenakan PPN tersebut. Jadi, sejauh ini, PPN 12% belum berimplikasi signifikan terhadap inflasi di daerah," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa PPN 12% tidak memengaruhi belanja pegawai. Namun, dampaknya mungkin sedikit terasa pada belanja infrastruktur yang berkaitan dengan barang-barang mewah, seperti pengadaan perangkat IT di Diskominfo atau kendaraan dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. 

"Meski begitu, dampaknya terhadap APBD Kabupaten Bekasi sangat kecil," imbuhnya.

Untuk menjaga stabilitas inflasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen meningkatkan pengendalian distribusi komoditas dari daerah surplus ke wilayah Bekasi. Selain itu, pemerintah akan fokus menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan memastikan harga tetap terkendali di pasar.

Sebelumnya, Kabupaten Bekasi mencatat mengalami inflasi signifikan sejak pertengahan Desember 2024. 

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Helmi Yenti, menyebutkan bahwa Indeks Harga Pokok (IPH) naik dari +1,52 pada minggu ketiga menjadi +2,12 pada minggu keempat Desember.

Sumber: