Kritik Tajam untuk Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih: Ingat Janji-Janjinya!

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Setelah pelantikan Bupati Bekasi terpilih, Ade Kuswara Kunang, dan Wakilnya, dr. Asep Surya Atmaja, masyarakat mulai melontarkan kritik terkait janji-janji kampanye mereka. Publik menuntut bukti nyata dan bukan sekadar retorika manis yang menguap setelah berkuasa.

Salah satu sorotan utama adalah buruknya pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Masyarakat sudah bosan dengan birokrasi yang lamban, tumpang tindih, serta masih maraknya pungutan liar. 

“Kami tidak ingin hanya mendengar slogan perubahan. Kami butuh bukti nyata bahwa pelayanan publik akan lebih cepat, transparan, dan bersih dari pungli,” ujar Ari (32) salah seorang warga kepada Cikarang Ekspres.

Selain itu, persoalan lingkungan yang berkaitan dengan sampah yang menggunung, sungai yang tercemar limbah industri, serta polusi udara yang kian mengkhawatirkan menjadi masalah serius yang tak kunjung ditangani. Aktivis lingkungan menilai pemerintah daerah selama ini tutup mata terhadap krisis lingkungan. 

BACA JUGA:Ini Harapan Mahasiswa Kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

BACA JUGA:UNSIKA dan USIM Perkuat Kerja Sama Akademik dan Budaya

“Kami ingin pemimpin yang tidak hanya peduli saat kampanye, tapi benar-benar turun tangan menyelesaikan masalah lingkungan,” tegas seorang pegiat lingkungan di Bekasi.

Pembangunan infrastruktur juga mendapat kritik tajam. Banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan, cepat rusak, dan hanya menguntungkan pihak tertentu. 

“Kami ingin jaminan bahwa proyek infrastruktur tidak sekadar bancakan dana. Jangan sampai jalan berlubang, jembatan rapuh, dan fasilitas umum rusak menjadi pemandangan sehari-hari,” ungkap seorang pengamat kebijakan publik.

Dana desa menjadi perhatian besar masyarakat yang khawatir akan penyalahgunaan anggaran. Banyak desa yang tetap tertinggal meski miliaran rupiah telah digelontorkan. 

BACA JUGA:Pansus III DPRD Jabar Tunggu Hasil Akhir dan Kebijakan KEN Untuk Penyusunan RUED

BACA JUGA:Ono Surono Minta Efisiensi Tidak Memangkas Pos Anggaran untuk Masyarakat

“Kami ingin ada pengawasan ketat terhadap dana desa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan warga justru masuk ke kantong pejabat yang rakus,” kata seorang tokoh masyarakat di Tambun.

Sebagai pusat industri terbesar, Kabupaten Bekasi seharusnya mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga lokal. Namun kenyataannya, tenaga kerja dari luar daerah justru mendominasi. 

Sumber: