Dedi Mulyadi Dituding Anti Kritik, Publik Soroti Sikap Pemerintahan Terbuka
Dedi Mulyadi disebut anti kritik setelah respons pemerintah dinilai defensif terhadap suara warga. Publik menuntut ruang dialog dan transparansi lebih besar.--
Jawa Barat,Disway.id — Sejumlah aktivis dan masyarakat sipil menyoroti sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai kurang terbuka terhadap kritik publik. Isu ini mencuat setelah beberapa komentar warganet dan organisasi masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah provinsi justru mendapat respons yang dianggap defensif dan kurang dialogis.
Sejumlah pengamat politik menyebutkan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian penting untuk memastikan jalannya pemerintahan secara transparan. “Pemimpin daerah perlu memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat, bahkan pendapat yang tidak menyenangkan. Ketika kritik dibatasi, kualitas kebijakan bisa menurun,” ujar analis kebijakan publik, R. Hidayat, saat dihubungi, Selasa.
Sementara itu, beberapa aktivis mahasiswa melaporkan bahwa forum diskusi dan penyampaian aspirasi terkait isu pendidikan, tata ruang, hingga proyek infrastruktur dianggap tidak memperoleh respons yang memadai dari pemerintah provinsi. Mereka menilai, kritik kerap dibingkai sebagai serangan, bukan masukan.
Di sisi lain, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah tudingan tersebut. Melalui keterangan resmi, pemerintah menegaskan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi tetap membuka ruang komunikasi dan partisipasi publik. “Kami terus menerima masukan warga melalui kanal aduan, forum tatap muka, dan dialog komunitas. Namun setiap kritik harus disertai data dan etika,” tulis pernyataan tersebut.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai pemerintah perlu memperluas kanal dialog publik serta menahan diri dari sikap reaktif terhadap kritik yang muncul di ruang digital. Penguatan budaya kritik dianggap penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Pengamat komunikasi politik menambahkan, dalam era keterbukaan informasi, respons pemerintah terhadap kritik akan menjadi ukuran kedewasaan demokrasi. Perdebatan ini diperkirakan akan terus berlanjut, terutama menjelang agenda politik daerah yang semakin dekat.***
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
