Kendalikan Inflasi, Anne Lakukan Langkah Strategis

PURWAKARTA– Dinamika perekonomian yang terjadi secara global juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi secara nasional, begitupun terhadap Kabupaten Purwakarta. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta menyebutkan bahwa bahwa inflasi di Kabupaten Purwakarta, saat ini berada diangka 2,09. “Dinamika tersebut harus disikapi bersama. Kami melakukan sejumlah langkah-langkah strategis. Agar dinamika global tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap perekonimian di Kabupaten Purwakarta,â€ kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Aula Janaka, Komplek Perkantoran Pemkab Purwakarta. Menurut wanita yang akrab disapa Ambu Anne, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ. Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Dan sesuai arahan Presiden RI pada rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi daerah. Maka diperlukan adanya pengendalian inflasi seperti pengendalian ekonomi, energi dan pangan. “Krisis global ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang meliputi krisis ekonomi, aksesibilitas infrastruktur, dan pangan. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan adanya pengembangan pariwisata, kelestarian lingkungan hidup, aksesibilitas infrastruktur dan ketersediaan pangan di setiap daerah,â€ ujar Ambu Anne. Selain itu, pengendalian krisis energi dapat diatasi dengan penerapan harga BBM. Saat ini BPS mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK dikelompokan menjadi 3 bagian, diantaranya: Pertama, inflasi Inti. Yaitu inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Secara umum (interaksi permintaan dan penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, keseimbangan support demand yang bersifat umum, persistent dan cenderung permanen), kedua inflasi harga yang diatur pemerintah, seperti inflasi kelompok komoditas yang harga penjualan ecerannya diatur serta memiliki cakupan berskala nasional, dan ketiga inflasi barang/jasa dengan perkembangan harga yang bergejolak. “Selanjutnya, dalam mempertahankan pangan maka diperlukan adanya pertahanan lahan produktif, terutama sawah. Lahan sawah ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,â€ jelas Ambu Anne. Ambu Anne mengimbau para camat serta aparatur desa untuk mendata pengembangan komoditas pada setiap daerah masing-masing. Seperti di Cikeris, yang memiliki pengembangan komoditi bawang merah. “Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat menghasilkan solusi dalam mengatasi inflasi di daerah, khususnya di Kabupaten Purwakarta,â€ ungkap Ambu Anne. Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Purwakarta, Ketua beserta Jajaran TPID Kabupaten Purwakarta, Para Staf Ahli, Para Asisten Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bappelitbangda, Kepala DKUPP, Kepala Dispangtan, Kepala Diskanak, Kepala Disnakertrans, serta Kepala Perangkat Daerah terkait dan Para Camat se-Kabupaten Purwakarta. (bbs/rie)