KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemda Karawang pada hari ini, menuntut kenaikan upah sebesar 8-10 persen di tahun 2025.
Ramli, Ketua Bidang Politik dan Aksi FSPMI, menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu menolak Omnibus Law dan meminta kenaikan upah sebesar 8-10 persen di tahun 2025.
"Kami menolak Omnibus Law yang merugikan buruh, menuntut kenaikan upah sebesar 8-10 persen di tahun 2025 nanti. Ini aspirasi dari para buruh," ungkapnya.
Menurutnya, PP 51 selama ini sangat merugikan para buruh. Sebab, apabila terus mengikuti PP 51, upah para buruh menjadi tidak naik.
"Kami ingin mengubah PP 51 agar upah buruh bisa naik, khususnya di Karawang."
BACA JUGA:Tingkatkan Pemantauan dan Kesehatan Balita, Dinkes Karawang Gelar Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
Ramli juga menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melakukan aksi lanjutan:
"Kami akan terus beraksi sampai keinginan dan harapan buruh terpenuhi. Bahkan, kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mogok nasional," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Karawang, Rosmalia, mengatakan, pihaknya akan segera melaporkan aspirasi tersebut ke Pj Bupati Karawang dan akan seger bersurat ke pemerintah.
"Ini adalah tuntutan dari teman-teman buruh. Kami akan melaporkan hal ini ke Pj. Bupati untuk selanjutnya mengeluarkan surat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Secepatnya, paling lambat tanggal 30 Oktober, surat sudah selesai karena sekarang Bapak Pj Bupati masih tugas keluar," ujarnya.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan keprihatinan buruh terhadap kondisi upah yang stagnan dan dampak negatif PP 51. Tuntutan kenaikan upah sebesar 8-10 persen menunjukkan keinginan buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
BACA JUGA:Tingkatkan Kapasitas, BUMDes Kabupaten Bekasi Ikuti Pelatihan Penggunaan Aplikasi Barang Nanufaktur
BACA JUGA:Atlet Wushu Asal Kabupaten Bekasi Tasya Ayu Raih Emas di '3rd Taolu World Cup' Yokohama