KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pengelolaan dana hibah bantuan APBD yang digunakan KPU Kabupaten Bekasi, untuk Pilkada Serentak 2024 rawan penyimpangan.
Satu di antaranya, Debat Publik Pertama disiarkan secara langsung (live) melalui stasiun televisi nasional, INews TV Jakarta, pada Minggu (3/11/2024) silam.
Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres, debat publik di kabupaten atau kota tetangga menelan rata-rata biaya Rp 1,5 miliar per sekali debat di stasiun tv nasional.
Namun berbeda dengan KPU Kabupaten Bekasi yang justru ugal-ugalan gelar debat tiga kali di luar wilayah Bekasi.
BACA JUGA:Gempa Hari Ini Jum'at 8 November 2024: Karawang Diguncang Gempa Hingga 2 Kali Berturut-turut
BACA JUGA:Optimalkan Pengelolaan LP2B, Pemkab Karawang Berikan Bantuan Kepada Para Petani
Di mana, rencananya Debat Publik Kedua Pilbup Bekasi akan disiarkan langsung (live) di stasiun televisi nasional Kompas TV pada hari Jumat, (08/11/2024) mulai pukul 19.00 WIB.
Hal itu menyita perhatian para elemen masyarakat. Seperti Aktivis Muda Bekasi, Vincen yang secara lantang mempertanyakan alokasi anggaran yang sudah dikeluarkan penyelenggara pemilu baik itu oleh KPU Kabupaten Bekasi dan Bawaslu Kabupaten Bekasi.
Kata dia, dugaan penyelewengan berkenaan kebijakan KPU Kabupaten Bekasi dimana menyelenggarakan kegiatan debat pertama digelar di luar wilayah Kabupaten Bekasi yaitu DKI Jakarta.
Meskipun demikian, masyarakat Bekasi menantikan debat paslon bupati dan wakil bupati tersebut untuk mengetahui secara langsung kualitas dan kapabilitas dari tiap paslon.
BACA JUGA:PDIP Karawang Gelar PKP: Beri Pendidikan Kader dan Pelatihan Saksi Pilkada Serentak 2024
BACA JUGA:DPMD Tingkatkan Kompetensi Aparatur Desa di Kabupaten Bekasi
"Ini jelas pemborosan anggaran, yang mana dana hibah KPU Kabupaten Bekasi Rp 117 Miliar untuk Pilkada Serentak 2024. Kalau dikit-dikit agendanya di luar pasti boros, karena pasti butuh operasional BBM hingga sewa hotel untuk memfasilitasi paslon maupun tamu undangan," ketuasnya.
Dia menilai kebijakan KPU Bekasi yang terkesan mengada-ada ini dan tak relevean dengan semangat demokrasi.