Jelang Musdalub, Plt Bupati Makin Mesra dengan Sayap Partai Golkar

KABUPATEN BEKASI - Jelang pelaksanaan Musdalub DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki yang memiliki kans besar ikut mencalonkan menjadi ketua terlihat hadir pada puncak perayaan HUT ormas sayap Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ke-62. Di lokasi acara, Marjuki terlihat sangat akrab berbincang dengan para pengurus MGKR. Di acara tersebut. Marjuki juga berharap MKGR bisa menjadi inisiator dalam mempersatukan internal di Partai Golkar. Karena Partai Golkar, kata dia, mempunyai dua agenda besar yaitu mengantarkan Airlangga Hartarto menjadi Presiden Indonesia dan kedua bagaimana Partai Golkar bisa mengembalikan kejayaannya, yaitu menjadi pemenang Pemilu baik pileg pilgub dan pilkada. “Hal ini tidak akan terwujud jika di internal tidak solid. Ya sebetulnya sih enggak ada masalah di internal Partai Golkar ya. Tadi bisa dilihat bagaimana kekompakan kita. Ini bisa menjadi cermin bagi kekuatan yang baik. Bagaimana Musda ke depan bisa menjadi satu. Kita harus buktikan tidak ada faksi di Partai Golkar dan bisa bersatu,â€ tandasnya. Diketahui, DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi segera melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dalam agenda Musdalub nanti, salah satunya yakni memilih Ketua DPD defitinif partai tersebut pasca ditinggal meninggal Eka Supriatmaja. Pelaksana Tugas DPD Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat mengatakan pihaknya tengah melakukan serangkaian persiapan untuk pelaksanaan Musdalub tersebut. “Kami sudah melakukan beberapa persiapan, tapi sebelum Musdalub digelar, ada beberapa yang harus diselesaikan dulu, misalnya institusi yang ada di Musdalub, seperti sayap, ormas yang didirikan yang statusnya sebagai peserta harus segera dirapihkan kepengurusannya. Karena, ada banyak yang belum tuntas,â€ kata dia, Jumat (14/1). Deden mengaku, hingga kini terdapat beberapa sayap dan ormas yang didirikan belum memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Untuk itu, ia meminta agar intitusi tersebut menyelesaikan persoalan internalnya. Sehingga, dalam pelaksanaan Musdalub nanti tidak menimbulkan masalah. “Tugas yang diberikan oleh partai ke saya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kalau sekarang institusi yang punya hak suara gimana, ini kan perlu dikoordinasikan di tingkat provinsi karena ormas yang didirikan atau sayap mereka kan punya struktur keatas di provinsi. Kita tidak bisa intervensi secara langsung,â€ bebernya. Menurut sepengetahuannya, ormas sayap yang telah rampung menyelesaikan persoalan internalnya baru hanya Himpunan Wanita Karya (HWK). Sementra Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, dan Majelis Dakwah Indonesia belum juga rapung. Selain itu, Ormas yang didirikan seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) juga belum menyelesaikan struktur kepengurusannya. “Urusan ini harus diselesaikan dulu,â€ kata dia. Kemudian, untuk Pengurus Kecamatan (PK) yang ada di Kabupaten Bekasi, Deden meminta untuk segera melakukan pendataan anggota. Supaya saat verifikasi yang bakal dilakukan KPU dalam waktu dekat ini, kader-kader Partai Golkar di kecamatan-kecamatan bisa terinput datanya. Pengurus Kecamatan yang sah, kata Deden, yah menjadi acuan merupakan pengurus yang telah diputuskan Mahkamah Partai (MP). Sesuai SK tertanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani Eka Supriatmaja dan Tuti Nurcholifah Yasin. “Kita nanti ada persiapan sipol dan verifikasi KPU, dan ini harus dikerjakan dulu sama PK PK itu, jangan sampai kita lakukan Musdalub, tapi struktur partainya acak-acakan, saya gak mau itu. Jadi harus kuat dulu, supaya nanti tidak ada celah hukum yang bakal mempermasalahkannya,â€ kata dia. Menuju pelaksanaan Musdalub, Deden pun tak menampik jika terdapat sejumlah nama yang berminat untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Untuk menghindari adanya perpecahan ditubuh partainya, ada wacana rekonsiliasi yang harus diselesaikan sebelum Musdalub digelar. “Kami melihat Bekasi punya potensi yang harus disatukan untuk kepentingan partai ke depan, kalau dipaksakan Musdalub tanpa ada rekonsiliasi itu tidak menyelesaikan masalah. Konsep rekonsiliasi itu baik bukan berarti memotong hak – hak demokrasi, jadi tidak asal Musdalub. Jadi, saya berharap Musdalub itu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat,â€ bebernya. Jika nantinya sejumlah persoalan yang ada telah tuntas, Deden langsung mengajukan jadwal pelaksanaan Musda ke DPD Partai Golkar Jawa Barat, ditargetkan sebelum SK-nya sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi habis, Musdalub bisa digelar. “SK saya kan habis sampai 8 April. Saya targetkan bulan Maret Musdalub bisa digelar,â€ tandasnya. (bbs/mhs)

Sumber: